Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Direktur Perusda Keberatan Usulan Pansus PAD

PERUSDA – Kondisi Perusda Kabupaten Jembrana yang kini dibayangi usulan rekomendasi pencabutan pengelolaan retribusi oleh Pansus PAD.

Negara, Bali Tribune

Pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana keberatan terhadap bergulirnya wacana rekomendasi dari ketiga Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Kabupaten Jembrana untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan usulan pencabutan kerjasama pengelolaan retribusi yang selama ini dilakukan perusahaan plat merah itu.

Direktur Perusda Kabupaten Jembrana I Gusti Made Kusuma Wijaya (Dek Kodak) dikonfirmasi, Kamis (28/4), mengakui adanya keberatan atas wacana rekomendasi Pansus PAD DPRD Kabupaten Jembrana tersebut. Untuk membuktikan kinerja pengelolaan retribusi di bawah kepemimpinannya yang belum genap menjabat sebulan ini, Dek Kodak menyatakan pihak dewan dan eksekutif agar bisa memberikan waktu untuk bisa berbuat.

Menurutnya, adanya usulan rekomendasi dewan itu kemungkinan dipertimbangkan dari adanya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan seperti adanya indikasi kebocoran yang sudah menjadi masalah klasik pada saat manajemen sebelumnya. Ia pun menyatakan selain baru melakukan penataan, dibawah manajemen yang dipimpinnya, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan-kelamahan yang memang terjadi selama ini salah satunya melakukan evaluasi dengan melaksanakan uji petik.

Ia menuturkan uji petik yang dilakukan pihaknya itu terhadap lahan-lahan petensi retribusi saat ini masih dalam tahap proses disemua pasar dibawah pengelolaan Perusda Jembrana. Pihaknya juga membutuhkan waktu untuk menunjukan hasil evaluasi uji petik yang juga bisa menjadi patokan ketika mencabut retribusi itu. Ia mengakui waktu yang dibutuhkan pihaknya itu tidak sampai setahun, pihaknya hanya membutuhkan waktu selama 6 bulan kedepan. Jika dalam kurun waktu setengah tahun dirasakan tidak mampu, pihaknya mempersilahkan jika memang SKPD akan mengambilalih kembali.

Hingga saat ini sampai munculnya rencana rekomendasi usulan itu pihaknya belum pernah sempat diajak bicara oleh Pansus PAD itu. Padahal menurutnya masih banyak yang perlu dipertimbangkan seperti adanya tukang pungut yang kini usianya sudah cukup tua. Ia mempertanyakan jika nantinya diambil alih, apakah akan tetap bisa sama seperti saat ini.

Walaupun keputusannya nanti sepenuhnya ada pada Pemkab Jembrana, ia berharap rekomendasi pencabutan pengelolaan retribusi oleh Perusda Jembrana seperti yang diusulkan pansus itu tidak sampai muncul sebelum adanya pembuktian kinerja yang dilakukan pihaknya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.