Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dirjen Bimas Hindu Soroti Data Umat Hindu Versi BPS

Prof. Drs. Ketut Widnya, MA, M.Phil, Ph.D
Prof. Drs. Ketut Widnya, MA, M.Phil, Ph.D

BALI TRIBUNE - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama menegaskan, ada dua hal yang dihadapi umat Hindu saat. Pertama, adanya ketimpangan data umat Hindu di Indonesia yang direlis Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dan kedua lemahnya pemahanan umat terhadap ajaran agama. Untuk itu perlu adanya sinergisitas menjawab tantangan yang terjadi ke depan oleh umat Hindu. Demikian ditegaskan Dirjen Bimas Hindu, Prof. Drs. Ketut Widnya, MA, M.Phil, Ph.D ketika memberikan sambutan pada reuni dan pengukuhan pengurus alumni Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar angkatan 85/86 yang juga dihadiri para guru-guru di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, Sabtu (30/6). Prof. Ketut Widnya menjelaskan dan menyoroti adanya ketimpangan jumlah Hindu saat ini. Sesuai data BPS jumlah umat Hindu secara nasional hanya 4,6 juta. Data ini terjadi ketimpangan dan sangat jauh dengan data yang dikumpulkan oleh Bimas Hindu dengan Parisadha di seluruh Indonesia yang mencapai 10,3 juta. Bahkan dijelaskan, di luar Lampung, misalnya, sudah mendekati 1 juta. “Selisihnya sangat jauh. Bahkan umat Hindu di Bali saja sudah 4 juta,” tegas Prof Widnya heran. Ia menyebutkan umat Hindu di Indonesia sudah pernah mayoritas. Dengan melihat kondisi ketimpangan ini, Dirjen Bimas Hindu yang juga alumni PGAHN Denpasar angkatan 83 itu, merasa khawatir umat Hindu perlahan-lahan akan menghilang. Hal ini terjadi kata, Prof. Widnya yang kelahiran Pulau Serangan itu karena lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran agama. Untuk itu, usaha yang harus dilakukan dengan meningkatkan pembinaan umat di seluruh Indonesia. Alumni PGAHN, tegas Widnya bisa berperan banyak dalam pembinaan umat, baik sebagai kontribusi kepada pemerintah maupun dalam usaha melaksanakan tugas pokok sebagai guru agama. Dalam meningkatkan pembinaan umat Hindu, Dirjen Bimas Kemenag RI, kata Prof. Widnya, telah menjalin kemitraan dengan PHDI Pusat, penyuluh agama Hindu seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 1858 orang.  Ke depanya, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI berharap adanya gerakan umat yang lebih nyata, termasuk adanya rencana pembentukan peyububan alumni PGAHN sejak berdiri hingga ditutupnya lembaga pendidikan guru ini tahun 1992. “Silakan segera bentuk peguyunan alumni PGAHN, kami Dirjen Bimas Hindu sangat mensuport dan siap membantu,” janji Prof Widnya. Reuni alumni PGAHN angkatan 85/86 menurut Ketua Panitia, I Wayan Supartha, S.Sos  diikuti 120 orang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya aksi sosial kebersihan lingkungan di Pura Samuan Tiga, Persembahyangan bersama dan simakrama antaralumni. Tiga hal ini dilakukan sesuai dengan tema yang diangkat mengajegkan Tri Hita Karana. Selain itu juga dilakukan pengukuhan pengurus alumni 85/86 oleh mantan Kepala PGAHN Denpasar, Drs, Ketut Wiana. Pengurus Alumni 85 diketuai Si Putu Adnyana, Sekretaris, I Ketut Mudra Bendahara I Nyoman Mastra. Sementara alumni 85, Ketua Wayan Supartha, Sekretaris Ni Nyoman Welina dan Bendahara Ni ketut Ayu Natih. Wayan Supartha menjelaskan reuni dan pembentukan pengurus masing-masing angkatan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan solidaritas sesama alumni menyongsong era milenial dan tantangan umat Hindu ke depan. “Semoga dengan komunikasi dan soliditas kita dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat,” tegas Wayan Supartha.

wartawan
Release
Category

Satpol PP Denpasar Bersihkan Ratusan Atribut Ilegal

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melakukan penertiban besar-besaran terhadap media promosi ilegal yang melanggar estetika kota, Selasa (14/4/2026). Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait maraknya baliho, spanduk, hingga pamflet yang terpasang serampangan di fasilitas umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Bagi Wilayah Pengolahan Sampah, Kuta ke TPST Padang Sumbu dan Mengwi ke Mengwitani

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung membagi pengelolaan sampah berdasarkan wilayah untuk mengantisipasi penutupan permanen TPA Suwung mulai 1 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung I Made Agus Aryawan, mengatakan saat ini pengelolaan sampah di Badung dilakukan melalui dua skema utama.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Layak Anak

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.