BALI TRIBUNE - Pemkab Klungkung tengah berupaya keras meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Selain mendorong OPD untuk bekerja lebih baik, Pemkab juga mengundang Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa malam (17/5).
Tiba di Bali pukul 19.00 malam, tim pusat yang berjumlah tiga orang ini langsung menuju Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung untuk memberikan bimbingan kepada seluruh OPD. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari itu, tampak raut muka seluruh peserta menunjukkan ekspresi lelah, tidak terkecuali Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Sekda Gede Putu Winastra yang sehari penuh sudah banyak melakukan aktifitas.
Namun kehadiran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mampu menghidupkan suasana pertemuan melalui penyampaian materi yang dilakukan secara santai dan diselingi humor.Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan pembina Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan, bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan aktualisasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodic.
“Setiap pemerintah harus bekerja dengan berorientasi hasil, OPD yang serapan dananya yang tinggi belum tentu menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu seluruh pegawai harus memiliki ukuran kinerja,” ujar Muhammad Yusuf Ateh.
Dirinya menambahkan, tujuan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Dengan transparansi instansi pemerintah maka akan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Namun dengan nilai C yang diperoleh Kabupaten Klungkung saat ini, Pemkab dan jajaran di minta untuk bekerja lebih keras. Untuk meraih nilai yang lebih baik Muhammad Yusuf Ateh menyarankan sejumlah langkah – langkah perbaikan, diantaranya memastikan OPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar benar mendorong pencapaian kinerja; Menyempurnakan perumusan outcome diseluruh OPD; Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja; memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja; Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD; serta Pemberian penghargaan terhadap OPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berharap agar para OPD memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Menjalin komunikasi dengan baik diinternal dan antar OPD karena administrasi pemerintahan selalu mengalami prubahan-perubahan sehingga kedepan pemerintah dapat melakukan evaluasi sendiri, baik menyangkut masalah opini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan sebagainya. “Saya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD,” ujar Bupati Suwirta.
