Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditemukan Banyak Kartu C-6 Rusak di Karangasem

Rapat koordonasi KPU, Panwaslu dan instansi lainnya di Karangasem menjelang Pilgub Bali termasuk membahas penurunan alat peraga kampanye (APK).

BALI TRIBUNE - Sepekan menjelang pencoblosan Pigub Bali pada 27 Juni mendatang, KPUD Karangasem melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) berupaya menuntaskan pendistribusian kartu undangan mencoblos atau yang sering disebut kartu C-6. KPUD Karangasem menemukan kartu C-6 yang rusak.

Komisioner KPUD Karangasem, Ngurah Maharjana, kepada wartawan, Kamis (21/6), menegaskan jika ditemukannya kartu model C-6 yang rusak itu tidak akan mempengaruhi proses atau tahapan Pilgub Bali yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya menduga jika permasalahan kartu C-6 tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem pengadaannya.

“Sebelum-sebelumnya kartu tersebut hanya ditulis tangan, namun pada Pilgub Bali kali ini dicetak secara komputerisasi oleh KPU Bali. Nah berapa jumlah yang rusak belum bisa dipastikan karena saat ini PPS masih melakukan pengecekan,” ucap Maharjana, sembari menyebtukan jika kartu C-6 dikategorikan rusak itu karena data yang tertera tidak lengkap.

Di antaranya, kata dia, ada kartu yang hanya berisi nama, ada yang tanpa alamat dan salah alamat, ada juga yang salah NIK dan atau KK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengaku sudah memerintahkan jajaran PPS yang ada di tingat desa melakukan pengecekan. “Kami minta agar yang tidak dikembalikan ke KPU Karangasem,” ujarnya.

Permasalahan ini juga sudah dilaporkan ke KPU Bali. Kerusakan kartu C-6 itu ternyata mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Panwaslu Karangasem. I Nengah Putu Suardika salah satu anggota Panwaslu Karangasem langsung menginstruksikan pengawas TPS agar melakukan pemantauan sekaligus pengawasan melekat terhadap pendistribusian kartu C-6.

Suardika mengaku belum tahu berapa jumlah pasti kartu C-6 yang rusak karena masih dilakukan pengecekan. “Jumlah pastinya belum kami ketahui. Yang jelas ada, jumlahnya cukup banyak. Ada juga yang double cetak dan di sisi lain ada yang tidak tecetak. Kasus duble cetak itu kami temukan di Subagan, yang tak tecetak di Seraya,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya juga meminta agar KPUD Karangasem segera menindaklanjuti temuan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan semua pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjamin hak pilihnya. Pihaknya menekankan hal itu karena kartu C-6 menjadi syarat mutlak calon pemilik dapat menyalurkan hak pilih.

wartawan
redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.