Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditjen Perbendaharaan Wilayah Bali Raih Predikat WBBM

Bali Tribune / PENGHARGAAN - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, saat menerima penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi, Rabu (6/12/2023) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali.

balitribune.co.id | Badung - Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) menetapkan 13 (unit belas) unit kerja di Kementerian Keuangan sebagai penerima penganugerahan ZI WBBM tahun 2023 dan 6 (enam) diantaranya berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satunya adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

"Predikat WBBM bukan tujuan, namun harus memberikan motivasi kepada seluruh pegawai pada kantor dengan predikat bergengsi tersebut untuk selalu memberikan kualitas kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder dengan menjunjung nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, saat menghadiri kegiatan RBXPerience & Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi, Rabu (6/12/2023) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali.

Teguh Dwi Nugroho juga menympaikan, predikat WBBM diraih melalui upaya dan kerja keras seluruh tim, yang mana instansi harus dapat menunjukkan kepada tim penilai nasional tentang tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi penataan manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan tentu saja kualitas layanan publik yang prima.

Hadir pada kesempatan ini KH. Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Pj. Gubernur Bali, Plt Kepala BKN, Ketua dan Wakil Ketua KPK, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Riau dan Pj. Gubernur Jakarta serta para pimpinan daerah dan pejabat lainnya dari kementerian/lembaga penerima penghargaan.

Wakil Presiden RI menyampaikan piagam penghargaan sebagai hasil dari evaluasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan nilai AKIP berpredikat AA dan A, serta kepada pemerintah daerah dengan kategori implementasi RB Tematik Terbaik, serta menyerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak yang meraih Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun ini.

Wakil Presiden memberikan apresiasi atas kinerja para peraih penghargaan, namun diharapkan agar keberhasilan tersebut diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan secara berkelanjutan orientasi RB Berdampak serta percepatan transformasi digital yang terintegrasi.

Dalam penyampaian apresiasi tersebut, ditetapkan sebanyak 85 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan 24 unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tersebar pada 27 Kementerian Negara/Lembaga serta 24 Pemda.
 
Di tahun 2023 ini, Kementerian Keuangan menduduki peringkat tertinggi sebagai instansi pemerintah dengan perolehan predikat Unit Zona Integritas terbanyak. Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk tingkat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Direkorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperoleh 6 predikat WBBM yang terdiri dari Kanwil DJPb Prov. Bali, Kanwil DJPb Provinsi DIY, Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Kanwil DJPb Provinsi Sulut, dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho bersama para pimpinan unit kerja termasuk yang memperoleh predikat WBK dan WBBM menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi di acara tersebut.

"Dengan diperolehnya predikat WBBM pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali ini, melengkapi pencapaian kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di wilayah Bali sehingga 100% atau seluruhnya telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ucap Teguh Dwi Nugroho

Disebutkan pula penghargaan serupa pernah diraih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja pada tahun 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar pada tahun 2022 dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali menggenapi perolehan predikat WBBM pada tahun 2023 ini.

wartawan
ARW
Category

Asuransi Astra Raih Dua Penghargaan

balitribune.co.id | Jakarta - Membuktikan konsistensinya dalam membangun dan menjaga reputasi melalui produk asuransi mobil, Garda Oto, Asuransi Astra meraih beragam penghargaan diantaranya Juara 1 Indonesia Most Reputable Companies Kategori Asuransi Kerugian Mobil dengan peringkat Very Good pada Indonesia Most Reputable Companies Award 2025 oleh SWA dan Business Digest.

Baca Selengkapnya icon click

Festival Bahari di Bondalem sebagai Pengingat Visual Laut Adalah Fondasi Kehidupan

balitribune.co.id | Denpasar - Didukung Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali, Festival Bahari yang mengusung tema Jaladhi Vistara akan digelar di Desa Bondalem, Tejakula Kabupaten Buleleng pada 25-27 Oktober 2025. Festival ini digelar sebagai upaya konservasi terumbu karang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Terima Entry Meeting BPK Perwakilan Bali, Harapkan Mampu Tingkatkan SDM Dalam Optimalisasi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung IB Surya Suamba menerima entry meeting Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (21/10).

Baca Selengkapnya icon click

Ratusan Guru Kontrak di Badung Belum Gajian 2 Bulan, Ini Kata Kadisdikpora

balitribune.co.id | Mangupura - Ratusan guru kontrak atau honorer SD dan SMP di Kabupaten Badung mulai resah. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak mereka sampai saat ini belum terbit. Ironisnya lagi, guru-guru ini juga sudah dua bulan tak menerima gaji. Pun begitu, mereka masih tetap mengajar seperti biasa. Para guru ini adalah tenaga pengajar yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi guru PPPK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah di Pulau Serangan, PT BTID Kembali Kalah di Kasasi

balitribune.co.id | Denpasar - Masih ingat kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang warga asli Pulau Serangan yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan terkait sengketa tanah di Pulau Serangan? Putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 16 Oktober 2025 berdasarkan info di website menyatakan “DITOLAK I, II, dan III”. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.