Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditolak di Tabanan, Sandi Tanggapi Datar

Bali Tribune/ KE BALI - Sandiaga saat bertemu warga Tanjung Benoa dalam kunjungan kerjanya ke Bali selama dua hari Sabtu dan Minggu kemarin.

Bali Tribune, Denpasar - Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi dingin soal adanya penolakan warga terhadap kunjungannya ke Kabupaten Tabanan. Sandiaga Uno mengatakan dirinya hanya ingin situasi Bali tetap kondusif. Menurut dia, Bali sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan situasi politik keamanan yang stabil. "Jadi kehadiran saya di sini atas undangan masyarakat Tabanan, tapi kalau ada masyarakat lain keberatan, tentunya kita hormati dan saya tidak ingin memaksakan, biar masyarakat sendiri yang menilai," ujar Sandiaga di Denpasar, Minggu (24/2) usai bertemu dengan komunitas pengusaha Bali.  Sebetulnya, lanjut Sandi, Bali sebagai daerah tujuan wisata terbuka untuk semua, sangat bersahabat, apalagi terkenal dengan julukan "Island of Goods". Karenanya ia sangat menyayangkan jika kemudian diklaim milik sekelompok orang. "Siapapun yang datang mestinya disambut dengan tangan terbuka dan kehangatan," katanya. Diungkapkan Sandi, ada surat dari beberapa anggota tim pemenangan, setelah dipelajari pihaknya memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Tabanan. "Kita hindari potensi-potensi konflik jadi kita putuskan hadir di tempat-tempat yang tidak memiliki potensi tersebut," imbuhnya.  Ia mengimbau para pendukungnya untuk tidak melakukan hal yang sama kepada pasangan lain. "Jangan cetak-cetak spanduk yang memprovokasi, lebih baik cetak spanduk buat dirinya aja sendiri dulu," sindirnya. Selama dua hari di Bali, Sandi  selain berbagi tips juga menyerap aspirasi pelaku ekonomi. Menurutnya, beberapa kelompok komunitas di Bali meminta bagaimana menaikkan kelas UMKM seperti pelatihan dan pendampingan, fasilitasi perizinan dari masyarakat, bagaimana UMKM ini dibantu pemasarannya. "Ini adalah peluang kita bagaimana UMKM bisa menyerap langsung tenaga kerja hingga 97 persen dan bisa lebih direvitalisasi," ucap pasangan Prabowo-Sandi ini.  Dalam safarinya di Bali, satu hal yang ditangkap dari komunitas pengusaha di Bali yaitu, mereka para pengusaha sebenarnya mengharapkan perubahan. Sandi beralasan, pengusaha itu berpikir secara realistis, jadi mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan.  Dalam kesempatan ini Sandi memperlihatkan bentuk dukungan dari "emak-emak" yang tergabung dalam Perempuan Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Bali. "Kita tidak melihat seberapa besar nominalnya, tapi bagaimana kepedulian mereka dalam perjuangan ini mendukung secara moril ataupun materiil," katanya.   Perajin Sementara saat menemui perajin kayu ukir di Desa Sumita, Gianyar dan berdialog dengan pendukungnya, Sabtu lalu, Sandi banyak mendapatkan masukan terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi tersebut berdampak pada para perajin. "Mereka berkeluh kesah soal ekonomi Indonesia yang terpuruk dan memberikan dampak pada pendapatan para pengrajin, bukan hanya di desa setempat tapi juga di sentra kerajinan ukir lainnya di Gianyar," beber Sandiaga, usai pertemuan dengan pengrajin kayu ukir di Gianyar. Sementara saat berdialog dengan warga dan relawan pendukung Prabowo-Sandi di Klungkung, Sandiaga memperkenalkan istilah Unikop. Ia menyebut, kalau ada istilah unicorn yang sedang ramai diperbincangkan, maka khusus untuk koperasi cocok bila menggunakan sebutan unikop. "Beruntung bisa hadir di Koperasi Srinadi yang bisa jadi unikop. Kalau ada unicorn yaitu usaha rintisan dengan nilai valuasi minimal Rp 1 triliun, unikop berarti koperasi yang memiliki nilai valuasi sampai Rp 1 triliun," tutur Sandi. Dikatakan, saat ini Koperasi Srinadi memiliki skala usaha dengan nilai hingga Rp 250 miliar. Koperasi, menurut dia, adalah soko guru perekonomian Indonesia. Untuk mencapai skala Rp 1 triliun, Sandi berencana menyinergikan koperasi dengan konsep OKE-OCE. Sementara itu, Minggu (24/2), Sandi berkesempatan menemui masyarakat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Saat berdialog dengan masyarakat Tanjung Benoa, Sandi mengatakan menolak proyek reklamasi yang merusak lingkungan. Khusus untuk Tanjung Benoa, Sandi berjanji akan mereview kebijakan tersebut jika lebih banyak merugikan nelayan. Hal ini disampaikan Sandi merespon Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya. Pada kesempatan tersebut, Wijaya meminta Sandi meninjau kembali peraturan untuk proyek yang merusak lingkungan jika terpilih sebagai wakil presiden nanti.

wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.