Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditolak Warga, AWK Batal ke Nusa Penida

Bali Tribune/ Massa satukan sikap gelar paruman di Wantilan Pura Dalem Ped, Nusa Penida.
Balitribune.co.id | Semarapura - Demi menjaga kondisivitas di Nusa Penida pascaviralnya pidato anggota DPD RI Sri Gusti Ngurah Aryaweda Karana (AWK) di media sosial, warga setempat menolak rencana kunjungan kerja sekaligus klarifikasi serta Ngaturang Guru Piduka AWK ke Nusa Penida, Minggu (1/11).
 
Menurut Majelis Alit Desa Adat Nusa Penida I Wayan Supartawan, rencanan kedatangan AWK ke Nusa Penida disampaikan Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla pada Jumat (30/10) lalu.
 
Namun mengingat situasi dan kondisi masyarakat khususnya para pecalang dan  tokoh kasyarakat dan tokoh adat Nusa Penida masih dalam keadaan tensi tinggi dan tidak kondusif, akhirnya kedatangan AWK dibatalkan.
 
Sementara itu  pada paruman Minggu (1/11), yang dihadiri sebagian besar Pengurus Adat dan Pengempon Pura serta arahan agar Klungkung kondusif dari Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan Kapolsek Nusa Penida AKP Gede Sukadana, warga Nusa Penida akan mengalihkan aksi damainya pada Selasa (3/11), namun tidak di Nusa Penida melainkan di Lapangan Puputan Klungkung.
 
Sebelumnya I Wayan Sukla mengatakan dirinya sempat diajak bicara empat mata oleh AWK pada hari Jumat lalu pada saat dirinya mengikuti jumpa pers dan klarifikasi di Ruang Pancasila Gedung DPD RI. Saat itu dirinya diberi tahu kalau AWK berencana kunker serta klarifikasi dan ngaturang guru piduka di Pura Penataran Ped.
 
“Niat dari AWK tersebut saya sampaikan ke Majelis Alit, namun mengingat situasi dan kondisi, maka rencana tersebut dibatalkan dan pembatalan sudah disampaikan langsung kepada pihak AWK dan pihak AWK setuju untuk membatalkannya,” ujar Sukla.
 
 Sukla mengatakan rencana awal warga Nusa Penida akan menggelar aksi di Kantor DPD RI Perwalikan Bali di Denpasar, namun paruman memutuskan mengalihkan aksi tersebut ke Lapangan Puputan Klungkung, yang rencananya dihadiri pengurus/panitia pura 23  orang, para bendesa adat pengempon 25 orang, utusan Pura Ped 65 orang dan  Pecalang Pura Ped 18 orang.
 
Sementara Kapolsek Nusa Penida AKP Gede Sukadana yang hadir pada paruman, kemarin, bersama Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa serta Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan Camat Nusa Penida Komang Widiasa Putra, dihubungi membenarkan rencana kedatangan AWK ke Nusa Penida dibatalkan.
 
“Benar, rencana kedatangan senator AWK ke Nusa Penida  dibatalkan, itu bukan dari Polsek yang membatalkan melainkan dari masyarakat Nusa Penida. Terkait rencana aksi damai tolak AWK ini, benar dipindahkan ke Lapangan Puputan Klungkung,” ujar Kapolsek AKP Gede Sukadana.
wartawan
Ketut Sugiana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.