Negara, Bali Tribune
Adanya pengakuan pungli di Pos Pemeriksaan KTP dari para pendatang yang terjaring operasi kependudukan di Terminal Mengwi Kabupaten Badung saat arus balik Lebaran, dibantah beberapa pejabat di Jembrana.
Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan, pengakuan tersebut tidak lebih dari sekedar taktik pada pendatang tanpa identitas, agar lolos saat pemeriksaan KTP yang dilakukan petugas di Badung maupun Denpasar.
“Jika memang benar ada pungli bagi para penduduk pendatang yang masuk Bali agar lolos di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk, buktikan. Pengakuan itu hanya taktik semata agar tidak diperiksa di Denpasar dan Badung,” ujar Kembang Hartawan saat dikonfirmasi Rabu (13/7).
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana, I Ketut Wiaspada mengatakan, selaku leading sector penanggung jawab Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk, pihaknya telah memperketat pemeriksaan terhadap pendatang termasuk pengawasan terhadap personel jaga di pintu masuk Bali tersebut.
Bahkan saat arus mudik Lebaran lalu, pihaknya setiap shift per hari menugaskan dua pejabat, baik sekretaris dinas (sekdis), kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) termasuk dirinya untuk memonitor pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk.
“Pengakuan duktang asal luar Bali yang terjaring operasi di Terminal Mengwi dan Terminal Ubung karena tidak membawa KTP, dimana mereka mengaku bisa keluar dari Gilimanuk dengan membayar hingga Rp50 ribu kepada petugas, itu tidak benar,” ujar Ketut Wiaspada ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Wiaspada mengatakan, petugas Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk telah bertindak tegas terhadap setiap penduduk yang masuk Bali tanpa dilengkapi identitas, maupun identitasnya diragukan yaitu dengan pemulangan ke daerah asalnya.
Contohnya, pada Selasa (12/7) pihaknya mengamankan enam orang masuk Bali, masing-masing Adi Bagus Pratama asal Sanur Denpasar yang balik dari Jawa menuju Bandara Ngurah Rai dengan tujuan Batam, Manginten asal Banyuwangi menuju Lombok, NTB, Paijin asal Bondowoso yang akan menuju Dili, Timor Leste, H. Habib asal Surabaya menuju Mataram, NTB, serta dua orang pencari kerja masing-masing Suyanto asal Pasuruan dan Sahidin asal Madura.
Dari enam orang tersebut, lanjut dia, empat orang diperbolehkan melanjutkan perjalanan karena identitas dan keterangannya jelas kendati KTP-nya mati serta ada penjamin. Sedangkan dua pencari kerja asal Pasuruan dan Madura dipulangkan karena selain tanpa KTP juga tidak jelas tujuannya.
Terkait ditemukannya duktang yang lolos dari Gilimanuk tanpa KTP, ia mengaku selalu dihubungi Dinas Kependudukan di luar Jembrana yang mengamankan duktang tanpa KTP itu. Menurutnya, semua duktang tanpa KTP yang diamankan di luar Jembrana itu sudah tercatat di Pos Pemeriksan KTP Gilimanuk dan sebelumnya memang diberikan melanjutkan perjalanan.
Pihaknya di Jembrana tidak hanya memikirkan kondisi Jembrana saja, tetapi Bali secara keseluruhan. Ia mencotohkan di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk, pihaknya memeriksa identitas seluruh penduduk yang masuk Bali termasuk yang hanya lewat menuju wilayah Indonesia Timur.
Terhadap mereka, kata Wiaspada, tidak ada pembayaran untuk meloloskan penduduk pendatang tanpa identitas di Gilimanuk karena seluruh petugas di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk mendapat honor yang dibayar selesai bekerja setiap bulan, dan pembayarannya tidak akan lewat dari satu bulan.
Ia mengatakan Pos Pemeriksan KTP Gilimanuk tidak hanya dimonitor pihaknya saja, tetapi juga dipantau banyak pihak termasuk LSM. Pihaknya sudah sering mewanti-wanti kepada petugas di Gilimanuk agar bekerja dengan hati-hati karena paling sering menjadi sorotan. “Tudingan kepada kami oleh para duktang tetap menjadi bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya,” sambungnya.
Sedangkan Sekeratris Daerah Jembrana, I Gede Gunadnya saat dikonfirmasi, kemarin juga menyayangkan tudingan duktang itu. Menurutnya, hal-hal semacam itu memperkeruh situasi, karena petugas Pos Pemeriksaan Gilimanuk sudah benar-benar ketat terhadap penduduk masuk Bali.
Menurutnya, orang masuk Bali melalui Gilimanuk itu tidak hanya yang akan tinggal di Bali saja melainkan juga ada yang menuju wilayah lain di Indonesia. “Di Gilimanuk banyak petugas, kepada petugas yang mana duktang itu membayar,” ujarnya.
