Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DKD Peradi Denpasar Vonis Bersalah Oknum Advokat yang Langgar Kode Etik

Bali Tribune/ Sidang etik DKD Peradi Denpasar dengan teradu Ni Kadek SNW.


balitribune.co.id | Denpasar  - Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian, oknum advokat, Ni Kadek SNW, divonis bersalah oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Denpasar. Sidang dipimpin ketua majelis Gusti Ngurah Muliarta didampingi anggota majelis Ketut Bagiada, I Ketut Jaya, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gede Rudia Adiputra.
 
Ni Kadek SNW, SH divonis bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Udang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatan.
 
DKD Peradi Denpasar menghukum yang bersangkutan dengan teguran tertulis sebagai peringatan keras untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik. Dalam amar putusannya, DKD Peradi DPC Denpasar meminta Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi untuk memberikan peringatan keras kepada Ni Kadek SNW. Oknum pengacara tersebut juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 juta. 
 
Untuk diketahui, Ni Kadek SNW diadukan oleh Nicholas John Hyam, WN Inggris yang datang ke Bali untuk berinvestasi dengan membeli properti di los Pantai Pererenan, Mengwi, Kabupaten Badung. 
 
Ternyata, Nicholas harus menempuh proses hukum perdata yang panjang dan melelahkan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.
 
Sesuai putusan yang dibacakan bergantian oleh Majelis Kehormatan Daerah dijelaskan bahwa Nicholas sebelumnya menunjuk Law Office Budiman & co untuk menangani kasus perdata di tingkat MA dengan nomor perkara 391/K/Pdt/2020. Kuasa itu diberikan pada tanggal 19 Agustus 2019. Ni Kadek SNW merupakan salah satu tim lawyer dari Budiman & co.
 
Nicholas kemudian mentransfer uang sebesar Rp 3 miliar kepada Managing Partner Budiman & co yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional. Namun, dana tersebut diduga digelapkan oleh Ary Budiman Soenardi SH selaku Managing Partner Budiman & co. Karena itu, Nicholas mencabut kuasanya dari Budiman & co pada tanggal 19 Mei 2020.
 
Namun, belakangan diketahui setelah pencabutan kuasa tersebut, Ni Kadek SNW masih menerima dan menandatangani Risalah Pemberitahuan Putusan MA pada tanggal 28 September 2020, kemudian mengambil salinan putusan MA No 391K/Pdt/2020 di Pengadilan Negeri Denpasar.
 
Ditemui usai menghadiri sidang DKD di Hotel Inna Heritage pada Jumat (11/6), Nicholas mengaku sangat puas dan memberikan apresiasi kepada organisasi profesi advokat khususnya DKD Peradi Denpasar yang telah memberikan putusan yang adil.
 
Sejak awal persidangan, selaku pengadu, Nicholas didampingi oleh kuasa pendamping dari Law Firm Benjamin Seran Jr & Patner masing-masing Johny RiwoenSH, Yulius Benyamin Seran SH dan Laurensius Brindisi Deru SH. Sementara Ni Kadek SNW didampingi oleh Ricky Brand, Nengah Sukardika, dan Rizky Maulana.
wartawan
VTR
Category

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ipda Haris Budiyono Adukan Dua Media ke Dewan Pers

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Odja, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Ipda Haris Budiyono yang mengadukan dua media siber ke Dewan Pers. Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan yang sangat tepat dan konstitusional bagi siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan KORPRI Memastikan Layanan JKN bagi ASN

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkolaborasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.