BALI TRIBUNE - Menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi belakangan ini, Pemkab Karangasem menggelar doa bersama yang dilanjutkan dengan Ikrar Bersama sebagai bentuk pernyataan sikap melibatkan tokoh agama dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta jajaran TNI-Polri setempat. Berlangsung di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, Senin (21/5) kemarin. Semua yang hadir tertunduk memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dengan cara Hindu itu dipimpin oleh Kepala Kantor Departeman Agama, Kabupaten Karangasem, DR. Ni Nengah Rustini. Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan Ikrar Bersama sebagai bentuk pernyataan sikap persatuan dan toleransi yang isinya antaralain, akan senantiasa menjaga kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan keadilan antar sesama umat beragama di Kabupaten Karangasem. Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri usai doa bersama dan ikrar bersama tersebut menegaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendoakan agar radikalisme dan terorisme tidak masuk ke Karangasem. “Apalagi Karangasem masih dalam status siaga bencana Gunung Agung, namun dengan kebersamaan dan semangat persatuan untuk menjaga wilayah kita masing-masing, saya yakni keamanan dan kedamaian itu bisa terjaga dengan baik,” tegas Mas Sumatri. Dalam kaitannya dengan aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi belakangan ini di beberapa wilayah di Indonesia, perlu dilakukan upaya cegah dini untuk menangkal masuknya anggota jaringan terorisme dan radikalisme ke Karangasem. Untuk itu pihaknya bersama aparat keamanan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama menjaga pintu-pintu masuk termasuk jalan tikus yang biasa dimanfaatkan anggota jaringan teroris untuk menyusup masuk kesuatu wilayah tertentu. “Saya meminta agar penjagaan di pintu masuk Bali di Karangasem diperketat, seluruh orang dan barang yang masuk ke Karangasem harus diperiksa dengan ketat. Ini penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Masyarakat Karangasem,” tandas Bupati. Pihaknya juga memerintahkan aparat terkait bersama komponen masyarakat hingga di tingkat Banjar untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penduduk pendatang yang identitas serta tujuannya tidak jelas, dan segera melaporkan ke aparat keamanan jika menemukan ada sesuatu yang mencurigakan.
