Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Apresiasi Keberhasilan Pemkab Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Wayan Suyasa Sebut Bupati Giri Prasta Taat Asas

Bali Tribune/ Wayan Suyasa.


balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempertahankan  predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Menurut Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa SH keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan opini WTP ini tak terlepas dari kerja keras Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan jajarannya dalam melaksanakan program dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2021.

"Dalam konteks penilaian laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2021 kami di DPRD Badung bersyukur dan berterimakasih karena Bupati Badung bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI secara berturut-turut untuk yang kedelapan kalinya," ujar Suyasa, Rabu (18/5).

Keberhasilan ini lanjut dia juga tak lepas dari peran DPRD Badung sebagai lembaga kontrol pemerintah. Dikatakan dengan opini WTP ini menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan Badung sudah terjalan dengan baik. Dimana pelaksanaan roda pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan sudah taat azas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Artinya kita di Dewan sebagai lembaga kontrol sudah berjalan dengan baik. Karena kita ini adalah pemerintahan Badung, yakni eksekutif dan legislatif," katanya.

Pun demikian, politisi Golkar asal Desa Penarungan ini tetap mengingatkan pemerintah agar tetap melaksanakan arahan dan catatan yang diberikan oleh BPK RI. Pihaknya berharap apa yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan untuk perbaikan di tahun- tahun berikutnya.

“Walaupun dapat WTP ada beberapa catatan dari BPK, kami harap itu bisa dilaksanakan dan dibenahi oleh pemerintah. Kemudian, kami harap dalam pembenahan ke depan pemerintah tetap berkoordinasi dan minta arahan BPK. Dan kami di dewan tetap akan melakukan kontrol," jelas Suyasa.

Seperti diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 berhasil meraih WTP. Bupati Giri Prasta menyebut keberhasilan meraih opini WTP ini karena pihaknya memang selalu taat asas, berpedoman pada regulasi dan tepat waktu.

Hal itu disampaikan Bupati Giri Prasta seusai mengikuti acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (17/5).

Turut hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santoso, Bupati/Walikota Se-Provinsi Bali, Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta mengungkapkan, keberhasilan Badung meraih opini WTP 8 kali berturut-turut tidak lepas dari binaan yang selama ini dilakukan oleh BPK RI kepada Pemkab Badung, sehingga segala urusan berkenaan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan Good Government dan Clean Governance bisa dilakukan dengan baik.
 

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran BPK RI dan kami juga berharap BPK RI agar selalu memberikan arahan dan bimbingan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kami mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ucapnya. 

wartawan
ANA
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.