Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Siap Kawal RAPBD 2025, Parwata: Pandangan Fraksi-fraksi Sudah Diakomodir Melalui Jawaban Pemerintah

Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung, Ketua Putu Parwata (tengah) didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa (kanan) dan Wakil Ketua II, Made Sunarta (kiri).

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung berharap apa yang menjadi usulan dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Badung bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam Rancangan APBD Badung 2025. 

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyatakan dalam Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi telah disampaikan dengan jelas bahwa ada sejumlah usulan dan saran yang diberikan kepada Pemkab Badung. Baik melalui Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede untuk perencanaan RAPBD 2025.

“Dalam sidang paripurna sebelumnya semua sudah disampaikan melalui usulan fraksi-fraksi, baik Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede,” ujar Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta usai sidang paripurna terhadap jawaban pemerintah di Gedung Dewan, Senin (15/7).

Secara rinci dibeberkan oleh politisi asal Dalung itu, PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksinya mengusulkan agar Pemkab Badung memperlihatkan secara kongkrit wajah Kota Mangupura.
Fraksi terbesar di parlemen Badung ini juga meminta pemerintah segera mengatasi masalah air bersih dan masalah persampahan di Kabupaten Badung.

Kemudian Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya meminta pemerintah agar membuat suatu ekosistem perekonomian yang lebih maju berikut infrastruturnya.
Golkar juga memberi beberapa hal yang menjadi catatan seperti pavingisasi, persampahan dan kebersihan yang masih perlu menjadi perhatian. 

Begitu juga dengan usulan Fraksi Badung Gede. Fraksi gabungan Gerindra dan Demokrat ini menurut Parwata lebih banyak menyoroti permasalahan trotoar, sampah dan kebersihan serta kemacetan di Kabupaten Badung.
“Atas usulan dan pandangan fraksi-fraksi itu, nampaknya semua itu sudah diakomodir melalui jawaban pemerintah dalam sidang paripurna,” kata Parwata.

Pihaknya pun berharap jawaban pemerintah ini bisa benar-benar ditindaklanjuti dan realisasikan secara nyata melalui APBD 2025.

“Jadi dalam tanggapan yang diberikan pemerintah dalam mekanisme tertinggi keputusan dalam rapat paripurna sudah memiliki komitmen. Dan kita akan menunggu esensi daripada apa yang diharapkan pada APBD 2025,” tegasnya.

DPRD Badung sambungnya akan mengawal penuh perencanaan dan pelaksanaan APBD Badung tahun 2025 tersebut.

“Kita akan kawal dengan baik. Sehingga Badung bisa lebih maju, ekonominya maju serta masyarakatnya semua bahagia dan sejahtera,” tukas Parwata.

wartawan
ANA
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.