Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bali Lakukan Efisiensi Rp 18 Miliar Dukung Penanganan Covid-19

Bali Tribune / Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry
balitribune.co.id | Denpasar - DPRD Provinsi Bali mendukung sepenuhnya masukan berbagai pihak, termasuk dari Satgas Covid-19 PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia) Provinsi, terkait penanganan Covid-19. Bahkan semua masukan positif, sudah diteruskan lembaga dewan kepada Gubernur Bali dan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali. 
 
Selain itu, DPRD Provinsi Bali juga melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2020 ini sebesar Rp 18 miliar untuk mendukung anggaran penanganan Covid-19 di Pulau Dewata. Dewan berharap, eksekutif juga melakukan hal serupa. 
 
"Kami mendukung sepenuhnya masukan-masukan dari masyarakat terkait penanganan Covid-19. Masukan tersebut sudah kami sampaikan kepada Gubernur Bali dan Ketua Satgas untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Jumat (27/3/2020). 
 
"Kami di lembaga legislatif juga mendukung tambahan anggaran dari efisiensi anggaran di DPRD Bali sebesar Rp 18 miliar untuk penanganan Covid-19 ini," imbuh politikus asal Buleleng itu. 
 
Ia berharap, Pemprov Bali juga mendukung tambahan anggaran ini dengan melakukan efisiensi. Ini sangat penting, demikian Sugawa Korry, untuk memperkuat anggaran darurat sebesar Rp 15 miliar yang telah disediakan sebelumnya. 
 
Diketahui, ada banyak masukan masyarakat kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19. Masukan di antaranya disampaikan oleh PAPDI Provinsi Bali. 
 
Menurut PAPDI, sebenarnya ada dua tipe wabah. Pertama, tipe grafik tajam atau penularan cepat. Kedua, tipe grafik landai atau penularan lambat. Tipe penularan cepat akan memakan banyak korban. Sebab RS, SDM, Sarpras tidak akan mencukupi untuk menghadapinya. Apalagi kalau sampai tenaga kesehatan yang terkena Covid-19. Karena itu, pilihannya adalah tipe penularan lambat.
 
Bagaimana caranya? Menurut PAPDI, ada 6 langkah yang harus diambil. Pertama, batasi yang masuk dan ke luar wilayah Bali dan antar kota, untuk menghambat penyebaran virus. Proteksi Bali dari masuknya kasus baru penting, dan sekarang saat yang tepat karena kasus belum terlalu banyak. 
 
Kedua, segera identifikasi penduduk, mana yang benar-benar sehat, mana yang mungkin membawa virus dan yang sakit. Riwayat kontak dan pemeriksaan Rapid Test sangat diperlukan, yang positif dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Harus secepat mungkin menemukan kasus yang ada di masyarakat untuk diisolasi ataupun dirawat.
 
Ketiga, buat rumah sakit khusus Pusat Covid-19 yang hanya melayani pasien Covid-19, untuk menghindari kontak dengan pasien lain. Pelayanan kesehatan lain tetap harus berjalan dan memudahkan dalam manajemen rumah sakitnya. 
 
Keempat, social distancing harus diterapkan. Ini sangat efektif menghambat penularan. Pertemuan, kerumunan, seminar, pasar, upacara, sembahyang bersama adalah episentrum terefektif buat penularan virus. Hal ini sangat bahaya. 
 
Kelima, Personal Hygiene, cuci tangan dengan sabun, dan penggunaan masker terbukti efektif menghambat penularan virus. Pemakaian alat pelindung diri (APD) yang standar untuk tenaga kesehatan adalah hal yang mutlak. Namun hampir semua rumah sakit mengatakan kekurangan APD. 
 
Keenam, semua masyarakat menjaga pola hidup sehat untuk meningkatkan kekebalan. Kejujuran, kesadaran dan disiplin masyarakat tentang status dirinya dan mematuhi regulasi, juga sangat penting, apakah dia harus isolasi di rumah, karantina atau dirawat di rumah sakit. 
 
"Untuk dapat menjalan keenam hal di atas, butuh kerja sama erat pemerintah, tenaga kesehatan dan yang lebih penting adalah masyarakat. Mari, ini adalah perjuangan kita bersama. Jika kita berhasil melakukan keenam hal di atas, kita akan dapat memperlambat wabah, kasus akan sedikit, pelayanan kesehatan akan optimal. Semoga Bali mampu melawan Covid-19," demikian pernyataan PAPDI Provinsi Bali. 
wartawan
San Edison
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.