Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bali: New Normal Harus Melalui Kajian Komprehensif

Bali Tribune / Nyoman Sugawa Korry
balitribune.co.id | DenpasarWakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, mendukung wacana new normal atau pola hidup baru oleh pemerintah pusat. Rencananya, sebagai langkah awal, new normal akan diterapkan di lingkungan pekerjaan. Bali kabarnya akan menjadi salah satu daerah yang akan menerapkan new normal ini.
 
Meski mendukung, namun Sugawa Korry mengharapkan agar penerapan new normal didasari kajian yang komprehensif. Jika kajian menyebutkan layak, maka new normal bisa diterapkan. Tentunya penerapan tersebut dengan memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. 
 
"Kami setuju dengan wacana new normal, dan mendukung apabila berdasarkan kajian konfrehensif new normal layak dilaksanakan. Tetapi tentunya tetap dengan SOP penanganan Covid-19 yang ketat," kata Sugawa Korry, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali, di Denpasar, Selasa (26/5/2020).
 
Partai Golkar Bali sendiri, menurut dia, sudah merumuskan draf strategi pembangunan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19. Draf tersebut merupakan resume focus group discussion (FGD) DPD Partai Golkar Bali beberapa lalu. FGD tersebut melibatkan sejumlah kader internal Golkar serta akademisi di Bali.
 
"Minggu depan rencananya draf ini kita seminarkan secara virtual, sebelum dirumuskan draf finalnya," ujar Sugawa Korry. 
 
Nantinya, lanjut dia, draf tersebut akan diberikan kepada berbagai pihak terkait, seperti Presiden RI, DPR RI, DPD RI, DPP Partai Golkar, Gubernur Bali, DPRD Bali, serta wali kota dan bupati se-Bali. Dokumen tersebut diharapkan menjadi sumbangan pemikiran DPD Partai Golkar Provinsi Bali bagi kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 
 
"Kita lebih dini memikirkan bagaimana upaya kebangkitan ekonomi, termasuk pariwisata Bali, pasca pandemi Covid-19. Begitu pula jika diberlakukan new normal," tutur Sugawa Korry.
wartawan
San Edison
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.