Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bangli Dorong Perkuat Anggaran Sektor Pertanian

Bali Tribune / DPRD - Rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi- Fraksi

balitribune.co.id | BangliPembahasan RAPBD Tahun 2023 terus bergulir di DPRD Bangli, Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD di Kubu Bangli, mengagendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (21/9)

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda IB Gede Giri Putra bersama jajaran Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD Pemkab Bangli.

Pembicara Fraksi PDIP I Wayan Mertha Suteja dalam pandangan umumnya mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran tetap berpihak pada kebijakan pro-rakyat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung seni dan budaya yang adi luhung melalui penguatan ekonomi kerakyatan baik melalui program dan kegiatan maupun dalam bentuk hibah kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya.

Sementara disisi lain dia menyebutkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B,  pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli yang diusulkan melalui DAK fisik dan non fisik bidang pertanian serta melalui dana APBD yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Sektor ketahanan pangan dan pertanian arti luas harus tetap kita perkuat,” katanya.

Selain itu Fraksi PDI-P menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan adanya inflasi secara nasional, Pemerintah Pusat sudah menerbitkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2% pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. 

“Alokasi anggaran ini juga diarahkan untuk membantu para pertani dalam rangka pendistribusian hasil pertanianya sehingga dapat meringankan beban masyarakat terutama para petani,” harapnya.

Sementara fraksi Partai Golkar melalui pembicaranya  I Nyoman  Basma meminta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah tetap fokus untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi dan penyetoran pajak daerah. 

“Untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi selain telah diterapkan sistem E-ticketing, pemungutan juga dilakukan dengan melibatkan pihak keamanan terkait serta dengan menambah petugas pungut dilapangan,” pintanya.

Terkait dengan belanja hibah, sebut Basma, selain dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada, agar dialokasikan kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan secara selektif dan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga mampu memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat dan pemulihan pandemi serta langkah strategis dalam menyikapi prediksi inflasi global.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masalah aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang terhimpun melalui kegiatan reses yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir hal tersebut dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.  

“Terkait dengan penyerahan punia undangan upacara adat dan keagamaan, perlu ada pemahaman bersama bahwa bantuan
tersebut adalah merupakan bantuan banten ngupasaksi hendaknya diserahkan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangli,” sebutnya.

Sedangkan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Made Krisnawa secara umum menyampaikan bahwa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  dalam Rapat Paripurna ini, mempunyai makna yang sangat penting karena melalui pemandangan umum akan ada ide, gagasan, saran/masukan, analisa pembanding dan kritis, bahkan kritik serta  koreksi yang pada gilirannya melahirkan penyempurnaan dalam pembahasan - pembahasan selanjutnya. 

wartawan
SAM
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.