Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bangli Rekomendasi LKPJ Bupati Bangli Dengan Sejumkah Catatan

Bali Tribune KIKA - Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dalam Rapat Paripurna, Rabu (20/3)

balitribune.co.id | Bangli - DPRD Bangli kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2023 pada Rabu (20/3). Rapat yang di gelar di ruang sidang Kantor DPRD Bangli, dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua DPRD I Komang Carles. Sementara dari eksekuitif, dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dan sejumlah Pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Bangli.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles saat menyampaikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Dearah Kabuaten Bangli tahun 2023 menyebutkan, upaya mewujudkan manusia dan masyarakat Bangli yang sejahtera lahir batin telah dirumuskan dalam Visi pembangunan Kabupaten Bangli "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Kabupaten Bangli. Yang mana untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Bangli dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.

“Sebagai implementasi dari misi pembangunan daerah tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari masyarakat Bangli merasa bangga atas semua capaian dan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun Bangli yang dilandasi semangat Jengah,” ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya  juga berharap agar terus dilakukan pembenahan dan antisipasi dalam rangka memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan perlu tetap dilakukan untuk mendapatkan out put, out came dan impact dari program dan kegiatan sebagai indikator pencapaian kinerja. Berdasarkan capaian kinerja sebagamana yang telah disampaikan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023.

“Maka DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan yang memuat saran dan masukan terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan,” ujarnya.

Disebutkan, terkati dengan terealisasinya Anggaran pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, DPRD menyampaikan hal-hal sebagai berikut, realisasi PAD Kabupaten Bangli sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak potensi PAD yang perlu digarap secara maksimal. Oleh karena itu, perlu upaya inovatif dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Disebutkan pula, berdasarkan data yang disampaikan bahwa potensi unggulan Kabupaten Banglidi luar sektor pariwisata adalah pertanian dalam arti luas dan UMKM, yang sangatpotensial untuk dikembangkan. Untuk itu kami mendukung Pemerintah Daerahdalam upaya menggerakkan sektor tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraaanm masyarakat.

“Terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan beberapa catatan, namun secara umum telah berjalan baik,” sebutnya. 

wartawan
SAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.