Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Duh, Nadya Batal ke Swiss Lantaran Dana

Bali Tribune/ Ketut Suwandi
balitribune.co.id | Denpasar - Sungguh memprihatinkan, lantaran dana yang dipunyai KONI Bali terbatas, salah seorang atlet panjat tebing putri Bali, Nadya Putri Virgita, batal mengikuti kejuaraan seri dunia panjat tebing di Swiss, Jumat (5/4) besok.
 
Seperti diketahui, Nadya telah lolos seleksi yang dilakukan pelatnas Indonesia lalu, dan berhak mengikuti kejuaraan seri dunia di beberapa negara, salah satunya di Swiss.
 
Namun, untuk bisa berlaga di Swiss tersebut, biaya ditanggung daerah dalam hal ini Pemprov Bali melalui KONI Bali. Sayangnya, karena KONI Bali memperoleh bantuan terbatas dari Pemprov Bali, akhirnya tidak bias membiayai Nadya ke Swiss.
 
“Pastinya kami kecewa sekali, karena Nadya tidak bisa berangkat ke kejuaraan seri dunia di Swiss itu, karena tidak ada biaya sehingga mengurus visa juga terlambat. Padahal Nadya sudah dua kali menyumbangkan medali emas bagi Bali di dua PON, yakni PON Riau dan PON Bandung,” tutur Ketua Umum Pengprov FPTI Bali, Putu Yudi Atmika, Rabu (3/4).
 
Jika begini kondisinya, lanjut Yudi Atmika, bagaimana atlet berprestasi seperti Nadya diberikan kesempatan mengasah kualitasnya, dengan menghadapi para atlet panjat tebing kelas dunia.
 
“Ini kelas dunia lho. Ingat itu! Kalau seperti ini, kapan bisa membuat atlet Bali berprestasi,” sesal Yudi Atmika.
 
Di lain pihak, Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi menjelaskan, jika adanya pengajuan dana untuk atlet seperti Nadya, agar dikoordinasikan dengan Binpres KONI Bali. Pasalnya, hal itu terkait dengan kondisi anggaran KONI Bali yang sangat terbatas.
 
“Saya mengerti dengan semua itu, tapi kondisinya dana KONI Bali juga terbatas. Apalagi tahun ini bersamaan dengan Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan, September mendatang, serta Pra-PON. Bahkan perhitungannya, untuk Pra-PON yang diikuti cabor rata-rata hanya bisa diberikan dana Rp 100 juta saja,” tegas Suwandi.
 
Dirinya juga mengutarakan, jika dana pengajuan dulunya disetujui Rp 22 miliar oleh Pemprov Bali, mungkin tidak seperti ini kondisinya. “KONI Bali bahkan harus menurunkan bantuan untuk Porprov Bali dari rencana Rp 6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Ya, inilah kondisi keterbatasan dana yang ada. Apalagi harus efisien,” tukas Suwandi.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.