Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ekonomi Keuangan Hijau Dorong Aktivitas Investasi dan Produksi Dilakukan dengan Tatanan Memperhatikan Lingkungan

Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Bank sebagai lembaga penyedia dana akan menjadi motor transisi menuju ekonomi hijau. Guna memenuhi target penurunan emisi karbon, bank harus meningkatkan porsi kredit hijau, sehingga perusahaan non-hijau akan mengalami hambatan akses keuangan. Dalam hal ini, debitur bank akan melakukan penyesuaian proses bisnis, investasi hijau atau membeli kredit karbon untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih kompetitif dari bank. 
 
Pasalnya, bank menjadi kunci keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi. Hal ini berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, sehingga Bank Indonesia turut mendorong pengembangan ekonomi-keuangan hijau melalui kebijakan makroprudensial hijau. 
 
Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Didit Widiana menjelaskan, kebijakan makroprudensial hijau memberikan insentif kepada perusahaan hijau. "Dengan demikian akan mendorong perusahaan untuk beralih dari brown firms menjadi green firms. Bank memberikan diskon suku bunga atas kredit hijau," jelasnya. 
 
Mengingat akan muncul sejumlah risiko jika ekonomi keuangan hijau tidak difokuskan. Diantaranya, banjir, badai, gelombang tinggi, kekeringan akibat terjadinya perubahan iklim yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan. Adapun kebijakan ekonomi keuangan hijau yakni LTV hijau, dimana uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) hijau dapat lebih rendah. Kemudian insentif makroprudensial hijau, yakni insentif giro Rupiah bank di Bank Indonesia bagi bank yang menyalurkan kredit hijau. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau, dimana insentif pemenuhan RPIM melalui kredit dan SSB hijau.
 
Seperti diketahui, kegiatan ekonomi yang mengabaikan lingkungan akan menyebabkan perubahan iklim yang bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Seiring meningkatnya teknologi, saat ini pun terjadi revolusi industri. Konsep revolusi industri tersebut, semua kegiatan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Tetapi revolusi industri ini menghasilkan banyak emisi oleh proses produksi yang lebih cepat tersebut. Sehingga lama kelamaan bumi yang hijau ini menjadi penuh polusi.
 
Kondisi yang kurang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan ini memunculkan gagasan ekonomi hijau yang berwawasan lingkungan. Ekonomi hijau ini merupakan bagian dari keuangan berkelanjutan yang digagas oleh Bank Indonesia.  
 
Ekonomi hijau bisa dibilang sebagai aktivitas ekonomi yang turut memperhatikan dampak dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Sehingga diarahkan supaya aktivitas ekonomi tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di era modern ini, dunia pun memberi perhatian terhadap keuangan berkelanjutan, semua aktivitas investasi maupun produksi dilakukan dengan tatanan memperhatikan lingkungan. 
 
Situasi ini juga dibahas saat forum Asia Tenggara mencari solusi bersama pihak Indonesia untuk menjadi ekonomi zet-zero yang dihadiri Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati di Nusa Dua, Kabupaten Badung pada Maret 2023 lalu. Disampaikan, Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara ini menghadapai tantangan berat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan sedang mengejar jalur rendah karbon, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi bersama negara-negara ASEAN lainnya. 
 
Diharapkan, kebijakan ekonomi hijau yang dicetuskan Bank Indonesia akan terus menggugah pelaku industri lebih memperhatikan lingkungan bukan hanya profit semata. Peran dari bank dan komitmen pelaku usaha atau industri untuk menjaga planet ini tetap hijau tentu akan berdampak pada kestabilan ekonomi, sehingga upaya menciptakan keuangan berkelanjutan bisa terwujud. 
wartawan
YUE
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.