Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ekonomi Keuangan Hijau Dorong Aktivitas Investasi dan Produksi Dilakukan dengan Tatanan Memperhatikan Lingkungan

Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Bank sebagai lembaga penyedia dana akan menjadi motor transisi menuju ekonomi hijau. Guna memenuhi target penurunan emisi karbon, bank harus meningkatkan porsi kredit hijau, sehingga perusahaan non-hijau akan mengalami hambatan akses keuangan. Dalam hal ini, debitur bank akan melakukan penyesuaian proses bisnis, investasi hijau atau membeli kredit karbon untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih kompetitif dari bank. 
 
Pasalnya, bank menjadi kunci keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi. Hal ini berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, sehingga Bank Indonesia turut mendorong pengembangan ekonomi-keuangan hijau melalui kebijakan makroprudensial hijau. 
 
Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Didit Widiana menjelaskan, kebijakan makroprudensial hijau memberikan insentif kepada perusahaan hijau. "Dengan demikian akan mendorong perusahaan untuk beralih dari brown firms menjadi green firms. Bank memberikan diskon suku bunga atas kredit hijau," jelasnya. 
 
Mengingat akan muncul sejumlah risiko jika ekonomi keuangan hijau tidak difokuskan. Diantaranya, banjir, badai, gelombang tinggi, kekeringan akibat terjadinya perubahan iklim yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan. Adapun kebijakan ekonomi keuangan hijau yakni LTV hijau, dimana uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) hijau dapat lebih rendah. Kemudian insentif makroprudensial hijau, yakni insentif giro Rupiah bank di Bank Indonesia bagi bank yang menyalurkan kredit hijau. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau, dimana insentif pemenuhan RPIM melalui kredit dan SSB hijau.
 
Seperti diketahui, kegiatan ekonomi yang mengabaikan lingkungan akan menyebabkan perubahan iklim yang bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Seiring meningkatnya teknologi, saat ini pun terjadi revolusi industri. Konsep revolusi industri tersebut, semua kegiatan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Tetapi revolusi industri ini menghasilkan banyak emisi oleh proses produksi yang lebih cepat tersebut. Sehingga lama kelamaan bumi yang hijau ini menjadi penuh polusi.
 
Kondisi yang kurang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan ini memunculkan gagasan ekonomi hijau yang berwawasan lingkungan. Ekonomi hijau ini merupakan bagian dari keuangan berkelanjutan yang digagas oleh Bank Indonesia.  
 
Ekonomi hijau bisa dibilang sebagai aktivitas ekonomi yang turut memperhatikan dampak dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Sehingga diarahkan supaya aktivitas ekonomi tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di era modern ini, dunia pun memberi perhatian terhadap keuangan berkelanjutan, semua aktivitas investasi maupun produksi dilakukan dengan tatanan memperhatikan lingkungan. 
 
Situasi ini juga dibahas saat forum Asia Tenggara mencari solusi bersama pihak Indonesia untuk menjadi ekonomi zet-zero yang dihadiri Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati di Nusa Dua, Kabupaten Badung pada Maret 2023 lalu. Disampaikan, Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara ini menghadapai tantangan berat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan sedang mengejar jalur rendah karbon, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi bersama negara-negara ASEAN lainnya. 
 
Diharapkan, kebijakan ekonomi hijau yang dicetuskan Bank Indonesia akan terus menggugah pelaku industri lebih memperhatikan lingkungan bukan hanya profit semata. Peran dari bank dan komitmen pelaku usaha atau industri untuk menjaga planet ini tetap hijau tentu akan berdampak pada kestabilan ekonomi, sehingga upaya menciptakan keuangan berkelanjutan bisa terwujud. 
wartawan
YUE
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.