Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Eks Pasar LP Bangli Kini Terbengkalai

Bali Tribune/TERBENGKALAI - Kondisi Eks LP Bangli, ditempati penjual pakaian bekas.

balitribune.co.id | Bangli - Pasca pedagang dipindahkan ke pasar Loka Crana kini kondisi pasar yang berdiri di atas lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bangli terbengkalai. Kios dan los yang sebelumnya ditempati pedagang  nampak kurang terawat. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) masih akan melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyikapi peruntukan ke depannya dari pasar tersebut.

Plt  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, I Wayan Gunawan saat dikonfirmasi terkait kondisi pasar eks LP mengatakan, pasar sebelumnya ditempati pedagang pakaian. Setelah rampungnya pembangunan Pasar Loka Crana, pedagang sebelumnya menempati kios dan los di pindahkan ke lantai II  Pasar Loka Crana. “Dipindahkanya pedagang ke pasar Loka Crana  agar pedagang pakian dan asesiorais menjadi satu areal dengan pedagang yang sebelumnya berjualan dipasar Kidul,” ujar I Wayan Gunawan, Kamis (2/1).

Kata Wayan Gunawan pasca pedagang dipindahkan kini kondisi pasar eks LP kosong . Menyikpai masalah tersebut pihakanya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi selaku pemilik asset. “Kami akan berkordinasi dengan Dinas Koperasi, saat ini kondisi Kadis Koperasi masih kosong, mungkin setelah pengisian kadis Koperasi,” sebutnya.

Wayan Gunaan mengaku akan merancang komoditi yang khusus yang nantinya  dijual di pasar eks LP Bangli. “Kami masih pikirkan komoditi apa yang tepat dijual di sana,” ujarnya.

Sementara pantauan pasca ditinggalkan pedagang, kini kondisi pasar eks LP terkesan kurang terawat. Kini plataran depan kios dimanfaatkan oleh para pedagang pakian bekas. 

wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.