BALI TRIBUNE - Sebanyak empat orang peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, berkunjung ke Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (31/7). Rombongan KKDN Sespimti Polri dipimpin oleh Irjen (Pol) Suroso Hadi Siswoyo. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, di Ruangan Panmus Lantai III Kantor DPRD Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Adi Wiryatama didampingi Kabag Umum DPRD Provinsi Bali, Kabag Persidangan DPRD Provinsi Bali, dan Kasubag Persidangan DPRD Provinsi Bali. Irjen (Pol) Suroso Hadi Siswoyo, menjelaskan, Sespimti sendiri merupakan bagian dari Lemdikpol (Lembaga Pendidikan Polisi), Departemen Polri yang ditugaskan untuk peningkatan kapasitas perwira polisi. Adapun peserta KKDN kali ini, tak hanya dari perwira polisi namun juga dari TNI. Seluruh peserta KKDN Sespimti, dibagi di 8 provinsi di Indonesia, termasuk Bali. "Dalam kegiatan ini, diharapkan peserta mampu merumuskan strategi dan kebijakan dalam mengelola kebijakan fungsi kepolisian dalam memelihara Kamtibmas," kata Suroso Hadi. Ia kemudian meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, untuk memberikan gambaran kepada peserta KKDN Sespimti Polri terkait kondisi keamanan di Bali, termasuk pola pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah selama iniuelain itu, para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Adi Wiryatama. Pada kesempatan tersebut, Adi Wiryatama menyampaikan permohon maaf karena sebagian besar anggota DPRD Provinsi Bali berada di daerah untuk menjalankan tugas. Selanjutnya, ia memaparkan sejumlah hal terkait kondisi terkini. Terkait Pilkada serentak 2018 di Bali, Adi Wiryatama mengatakan, semuanya telah berjalan dengan aman dan lancar hingga pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang memenangkan Pilgub Bali 2018, oleh DPRD Provinsi Bali. Hal itu terjadi, imbuhnya, karena jajaran Muspida, termasuk Kapolda Bali dan Pangdam IX Udayana, sejak awal memasang "kuda - kuda". "Kami sudah sejak awal pasang kuda-kuda. Kami aktif duduk bersama, termasuk dengan tokoh adat dan tokoh lintas agama serta pimpinan partai politik. Karena sudah solid di level atas, termasuk pimpinan partai politik, maka tidak ada celah terjadi gesekan di level bawah selama tahapan Pilkada serentak berlangsung," jelas mantan bupati Tabanan dua periode ini. Terkait persiapan pertemuan IMF di Bali, demikian Adi Wiryatama, dirinya sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi. "Menurut Pak Presiden Jokowi, IMF ini harga kita di mata dunia. Kalau sampai kita gagal, maka ini akan jadi bumerang. Makanya kita harus fokus agar pelaksanaan pertemuan IMF ini sukses tanpa gangguan keamanan," ujar Adi Wiryatama. Menariknya, Adi Wiryatama juga memberikan masukan terkait penanganan kasus oleh Polri. Ia berpandangan, saat ini ada banyak perkara yang menumpuk, karena semua pengaduan diterima oleh polisi tanpa ada standardisasi. "Sekarang saya lihat banyak perkara menumpuk. Banyak pengaduan di gudang. Apakah tidak ada standardisasi? Misalnya, pengaduan seperti apa yang diproses. Kalau memang ada standar, sejak awal pengaduan bisa diterima atau tidak," tegas Adi Wiryatama. Soal pertanyaan peserta terkait potensi ancaman di Bali jelang Pemilu 2019, Adi Wiryatama menyebut, tolok ukurnya adalah Pilgub Bali 2018. "Saya meyakini, Pilpres 2019 akan berjalan baik. Kami juga melakukan hal_hal preventif. Misalnya dengan mengumpulkan tokoh adat, tokoh lintas agama. Mereka yang memberikan pemahaman ke bawah. Intinya, masyarakat harus diajak bicara," ucapnya. Meski yakin tahapan Pemilu 2019 akan lancar, namun Adi Wiryatama tetap mengkhawatirkan ancaman disintegrasi. "Bali ini gampang disulut dengan isu SARA. Karena itu, hal ini yang akan menjadi perhatian kami," pungkas Adi Wiryatama. Di akhir pertemuan, dilakukan penyerahan cendera mata dari Peserta KKDN Sespimti Polri. Cendera Mata diserahkan oleh Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo kepada Adi Wiryatama. Rangkaian acara ditutup dengan foto bersama.
