Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Enam Banjar Soroti Bantuan Fogging Distop

suwandi
Ketut Suwandhi

Denpasar, Bali Tribune

Pada masa reses tanggal 20-25 Juni lalu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandhi menjaring aspirasi ke sembilan banjar di Kota Denpasar. Dari sembilan titik tersebut, enam banjar di antaranya kompak menyoroti tentang distopnya bantuan obat untuk fogging oleh Pemkot Denpasar, selama dua tahun terakhir.

Kondisi ini dikeluhkan warga di enam banjar, karena mengakibatkan meningkatnya kasus demam berdarah (DBD) belakangan ini. Bahkan, hampir setiap hari ditemukan adanya kasus demam berdarah.

“Menurut masyarakat, hal itu terjadi karena tidak ada fogging di banjar-banjar itu, karena bantuannya distop obatnya. Malah masyarakat disuruh swadaya. Mereka tanya, kenapa bantuan itu distop? Padahal itu untuk kepentingan kesehatan rakyat,” beber Suwandhi, di Denpasar, Rabu (29/6).

Dalam reses di sembilan titik tersebut, politisi senior Partai Golkar itu juga mendapatkan keluhan masyarakat mengenai minimnya sekolah negeri di Kota Denpasar. “SMP Negeri hanya ada tiga di tiap kecamatan. Padahal, minimal setiap tahun harus ditambah sekolah negeri di Denpasar,” ujarnya.

Penambahan penting, karena selain penduduk Denpasar cukup padat, Kota Denpasar juga sering diserbu siswa dari kabupaten lainnya di Bali. “Karena itu, masyarakat mendorong agar sekolah negeri diperbanyak. Apalagi ada banyak aset tanah milik Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali, yang bisa dimanfaatkan,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali itu.

Selanjutnya, masyarakat juga mengeluhkan Kota Denpasar yang belakangan ini sering banjir. Padahal, tidak ada rumus Kota Denpasar diterjang banjir. Sebab dari zaman Belanda, jalan-jalan yang ada sudah dilengkapi dengan got/ drainase besar. Pembuangan juga lengkap, yakni di barat ada Tukad Mati, di tengah ada Tukad Badung dan di timur ada Tukad Ayung.

“Kenapa banjir? Karena ternyata jarang gotnya dibersihkan. Setengah got kotor, belum apa-apa air sudah meluap. Padahal, tidak terlalu sulit atasi banjir ini,” ucapnya.

Persoalan sampah juga tak luput dari sorotan. Masyarakat menilai, Denpasar kurang bersih karena dihiasi sampah di mana-mana. Bahkan kali-kali yang ada, pada musim hujan sampahnya luar biasa. Namun pemerintah selalu beralasan, bahwa sampah-sampah tersebut adalah barang kiriman.

“Padahal sangat gampang bersihkan itu. Kalau sulit beli alat pengeruk, dengan cara konvensional saja bisa. Tiap 1 km, tempatkan dua orang tenaga. Bersih itu kali,” tegas Suwandhi.

Soal penghijauan di Kota Denpasar, juga mendapat sorotan. “Menurut masyarakat, taman kota itu sebenarnya tidak ada. Padahal, luas Denpasar lebih kecil dari kawasan Bedugul. Sayangnya, sama sekali tak ada niat untuk memperbanyak taman kota,” ujarnya.

Keluhan lain yang disampaikan masyarakat, demikian Suwandhi, terkait minimnya tempat rekreasi di Kota Denpasar. Akibatnya, tiap akhir pekan, orang menumpuk di Alun-alun dan Taman Kota, karena tidak ada pilihan

“Di Banjar Kaja, juga disorot Lomba Gong Gebyar yang tiap tahun digelar dan diikuti dewasa, anak-anak, dan ibu-ibu. Harusnya 5-6 bulan latihan baru bisa tampil. Tapi 4 bulan sudah pentas. Ironisnya, setelah lomba tidak ada kelanjutan, selesai begitu saja. Padahal Denpasar ini punya Sister City, seperti Chejudo, Korea; Hainan, China; Kiyoto, Jepang. Belum lagi ada pertukaran seni dan budaya,” pungkas Suwandhi.

wartawan
San Edison
Category

Perda 4/2026 Jadi Tameng Lahan Produktif, Bali Perkuat Kedaulatan Pangan

balitribune.co.id | Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis dalam menjaga masa depan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan komitmen kuat untuk melindungi lahan pertanian produktif dari tekanan pembangunan dan praktik kepemilikan terselubung.

Baca Selengkapnya icon click

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.