Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Enam Banjar Soroti Bantuan Fogging Distop

suwandi
Ketut Suwandhi

Denpasar, Bali Tribune

Pada masa reses tanggal 20-25 Juni lalu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandhi menjaring aspirasi ke sembilan banjar di Kota Denpasar. Dari sembilan titik tersebut, enam banjar di antaranya kompak menyoroti tentang distopnya bantuan obat untuk fogging oleh Pemkot Denpasar, selama dua tahun terakhir.

Kondisi ini dikeluhkan warga di enam banjar, karena mengakibatkan meningkatnya kasus demam berdarah (DBD) belakangan ini. Bahkan, hampir setiap hari ditemukan adanya kasus demam berdarah.

“Menurut masyarakat, hal itu terjadi karena tidak ada fogging di banjar-banjar itu, karena bantuannya distop obatnya. Malah masyarakat disuruh swadaya. Mereka tanya, kenapa bantuan itu distop? Padahal itu untuk kepentingan kesehatan rakyat,” beber Suwandhi, di Denpasar, Rabu (29/6).

Dalam reses di sembilan titik tersebut, politisi senior Partai Golkar itu juga mendapatkan keluhan masyarakat mengenai minimnya sekolah negeri di Kota Denpasar. “SMP Negeri hanya ada tiga di tiap kecamatan. Padahal, minimal setiap tahun harus ditambah sekolah negeri di Denpasar,” ujarnya.

Penambahan penting, karena selain penduduk Denpasar cukup padat, Kota Denpasar juga sering diserbu siswa dari kabupaten lainnya di Bali. “Karena itu, masyarakat mendorong agar sekolah negeri diperbanyak. Apalagi ada banyak aset tanah milik Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali, yang bisa dimanfaatkan,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali itu.

Selanjutnya, masyarakat juga mengeluhkan Kota Denpasar yang belakangan ini sering banjir. Padahal, tidak ada rumus Kota Denpasar diterjang banjir. Sebab dari zaman Belanda, jalan-jalan yang ada sudah dilengkapi dengan got/ drainase besar. Pembuangan juga lengkap, yakni di barat ada Tukad Mati, di tengah ada Tukad Badung dan di timur ada Tukad Ayung.

“Kenapa banjir? Karena ternyata jarang gotnya dibersihkan. Setengah got kotor, belum apa-apa air sudah meluap. Padahal, tidak terlalu sulit atasi banjir ini,” ucapnya.

Persoalan sampah juga tak luput dari sorotan. Masyarakat menilai, Denpasar kurang bersih karena dihiasi sampah di mana-mana. Bahkan kali-kali yang ada, pada musim hujan sampahnya luar biasa. Namun pemerintah selalu beralasan, bahwa sampah-sampah tersebut adalah barang kiriman.

“Padahal sangat gampang bersihkan itu. Kalau sulit beli alat pengeruk, dengan cara konvensional saja bisa. Tiap 1 km, tempatkan dua orang tenaga. Bersih itu kali,” tegas Suwandhi.

Soal penghijauan di Kota Denpasar, juga mendapat sorotan. “Menurut masyarakat, taman kota itu sebenarnya tidak ada. Padahal, luas Denpasar lebih kecil dari kawasan Bedugul. Sayangnya, sama sekali tak ada niat untuk memperbanyak taman kota,” ujarnya.

Keluhan lain yang disampaikan masyarakat, demikian Suwandhi, terkait minimnya tempat rekreasi di Kota Denpasar. Akibatnya, tiap akhir pekan, orang menumpuk di Alun-alun dan Taman Kota, karena tidak ada pilihan

“Di Banjar Kaja, juga disorot Lomba Gong Gebyar yang tiap tahun digelar dan diikuti dewasa, anak-anak, dan ibu-ibu. Harusnya 5-6 bulan latihan baru bisa tampil. Tapi 4 bulan sudah pentas. Ironisnya, setelah lomba tidak ada kelanjutan, selesai begitu saja. Padahal Denpasar ini punya Sister City, seperti Chejudo, Korea; Hainan, China; Kiyoto, Jepang. Belum lagi ada pertukaran seni dan budaya,” pungkas Suwandhi.

wartawan
San Edison
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.