Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Enam Ribu Pasien RSU Famili Husada Hengkang

Bali Tribune / RS Famili Husada Gianyar.

balitribune.co.id | GianyarMeski tidak diakui sebagai penyebab membludaknya Pasien BPJS kesehatan di RSU Sanjiwani Gianyar, nyatanya 6 ribuan pasien RSU Familiy Husada kini harus beralih ke rumah sakit lainnya. Selain ke Sanjiwani sebagian lainnya hengkang ke Rumah sakit yang mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

Dari informasi yang dihimpun Bali Tribune, Rabu (11/1), lantaran diputusnya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Famili Husada Gianyar,  enam ribu lebih pasien dipastikan beralih faskes. Sementara  pihak RS Family Husada kini sedang  berupaya memenuhi syarat perjanjian dan berusaha agar tidak mem-PHK ataupun merumahkan para pekerjanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Bali Timur, Elly Widiani, mengakui jika RSU Family Husada seharusnya masih mendapat pengobatan rawat jalan di sana sekitar 6.000an orang per bulan. Saat ini, para pasien tersebut telah mendapatkan pelayanan di RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. "Kurang lebih 6000an pasien rawat jalan sebulan yang saat ini sudah dialihkan pelayanannya ke RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2023," ujar perempuan asal Buleleng tersebut.

Pihaknya menegaskan terkait kemungkinan membangun kerjasama kembali dengan Famili Husada. "Kerjasama kembali sangat memungkinkan. Tapi tergantung komitmen dan kesiapan RS atas poin-poin yang harus disiapkan menjadi perbaikan," tekannya.

Pengawas RSU Famili Husada Gianyar, Made Gde Wisnu Wijaya mengatakan, saat ini RS Famili Husada masih tetap beroperasi. Pasca-pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, rata-rata pasien umum yang datang sebanyak 80 orang per hari, dengan tingkat okupansi 10 persen. Meskipun jumlah pasien berkurang drastis. Namun pihaknya tetap berusaha mempertahankan pegawai.

"Sampai saat ini kami masih komit agar tidak sampai mem-PHK maupun merumahkan pegawai. Meskipun RS lain yang senasib dengan kami ada yang mem-PHK pegawai, kami akan tetap pertahankan pegawai. Karena jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka imbasnya akan sangat besar," ujarnya.

Wisnu mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap BPJS Kesehatan membuka pintu kerjasama lagi. Karena itu, saat ini pihaknya pun telah dalam proses melengkapi dan mengevaluasi kekurangan yang menyebabkan BPJS Kesehatan memutus hubungan dengan Famili Husada. Baik dari segi kamar, pelayanan dan sebagainya. "Mudah-mudahan dengan perbaikan yang kami lakukan, dapat mengetuk hati pihak BPJS Kesehatan," tandasnya.

wartawan
ATA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.