Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’, Bupati Mas Sumatri Gelar Rapat Bersama Kemensos RI

Bupati Mas Sumantri bercengkerama dengan pejabat dilingkungan Kementrian Sosial RI usai menggelar pertemuan terkait evaluasi program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’ di Kantor Bupati Karangasem, Jumat (9/11) kemarin.

BALI TRIBUNE - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Staf Ahli Pemerintahan Wayan Sutapa dan Kadis Sosial Puspa Kumari menerima kehadiran perwakilan Kemensos RI Y. Suemartoko dan Dian Premadi serta Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr. Sonny W Manalu MM, Jumat (9/11) kemarin. Kehadiran pejabat di Kementrian Sosial itu guna membahas program Desaku Menanti yang telah dikerjakan dari bulan Agustus lalu.  Hadir pula  Nyoman Wariati Dinas Sosial Provinsi Bali, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  Karangasem, Sekcam Kubu Komang Sumerta, perwakilan-perwakilan Dinas PUPR,  PDAM Karangasem,  BPD Karangasem,  Bappelitbangda, Kadishub dan OPD terkait lainnya.  Kadissos Puspa Kumari melaporkan, pembangunan untuk Program Desaku menanti mengalami beberapa permasalah diantaranya terbentur dengan digelarnya Usaba di lokasi. Kemudian beberapa masalah teknis yang diharapkan dalam rapat evaluasi didapatkan jalan kelurnya bersama.  Ia melaporkan bahwa darii Dinas Sosial  siap memantau, keterlibatan sinergitas OPD yang lain seperti diharapkan Bupati. Untuk saat ini beberapa bantua CSR telah terlaksana. PLN dan PDAM sudah memasang pipa air dan listrik. BRI akan menyumbang bilik pertemuan, BPD akan menyumbangkan MCK (Mandi Cuci Kakus). PU penataan lahan, pengukuran, alat berat semua telah difasilitasi.  “Namun tentu beberapa kendala masih terjadi dilapangan utamanya dalam menyakinkan masyarakat bahwa program dari Pusat ini justru akan berdampak positif terhadap kehidupan mereka nantinya,”terangnya. Apalagi belakang tersiar isu ada yang terserang penyakit lantaran wilayah pembangunan diyakini memiliki unsur niskala. “Ini pun telah kami lakukan pendekatan secara niskala dengan menggelar ritual khusus,” ujarnya Puspa Kumari.  Bupati Mas Sumatri mengatakan, Ia tidak mau ada keterlambatan dalam pelaksanaan program Desaku Menanti di Kecamatan Kubu. Kaitannya dengan adanya kendala teknis,Usaba sampai masalah niskala,tidak boleh dijadikan alasan pembangunan telat.  Bupati menambahkan, pendekatan oleh Camat dan Kepala Desa dengan kontraktor serta masyarakat harus lebih dimaksimalkan agar dapat menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu.  Jika ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya beberapa unit yang belum disesaikan, pihaknya meminta agar Kadis Sosial memerintahkan para OPD terkait.  “Cari kontraktor atau pemborong yang bagus, yang berkualitas, harus cari yang bagus. Jangan berikan masyarakat kualitas bangunan yang buruk. Jika PU ada kesulitan silakan disampaikan, agar segera dicari dan diselesaikan masalahnya. Lengkapi pula pembuatan taman. Semua bisa diselesaikan jika bekerja dengan kebersamaan dan secara gotong royong,” tegasnya.

wartawan
redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.