Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fasilitas Toilet di Pantai Kuta Seharusnya Gratis, Penjaga Sediakan Kotak Pungutan

Bali Tribune / Bupati Giri Prasta saat mendampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Kapolda Bali Irjen Pol IB Kade Putra Narendra dan Kasdam IX Udayana Brigjen TNI Sachono di Pantai Kuta, Jumat (26/1).

balitribune.co.id | MangupuraPemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung geram setelah menemukan toilet di Pantai Kuta diisi kotak pungutan. Padahal, toilet yang dibangun mewah untuk para pengunjung pantai itu adalah fasilitas umum yang tidak dipungut bayaran alias gratis. 

Tenaga kebersihan maupun perlengkapan toilet seperti tisu dan lainnya juga sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, praktek di lapangan ada kotak pungutan bagi yang menggunakan toilet tersebut, disediakan penjaga toilet.

Adanya kotak pungutan di toilet Pantai Kuta juga sempat menjadi sorotan Pj Gubernur Bali saat mengunjungi Pantai Kuta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IB Surya Suamba yang dikonfirmasi, Senin (29/1) mengaku terkejut adanya kotak pungutan di salah satu toilet di Pantai Kuta. “Itu ulah oknum yang melakukan pungutan,” ujarnya.

Menurut Surya Suamba toilet di Pantai Kuta memang disiapkan gratis bagi siapa saja yang ingin menggunakannya terlebih itu adalah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta. “Toilet gratis, tenaga kebersihan hingga tisu sudah kita yang menganggarkan,” kata Surya Suamba.

Selain menyayangkan adanya kotak pungutan, mantan Kabid Jalan dan Jembatan ini juga mengaku telah memberikan tindakan tegas kepada petugas toilet yang lalai, dimana toilet masih terkunci saat kunjungan Pj Gubernur. 

“Ketentuannya, paling lambat pukul 7 pagi toilet sudah dibuka,” jelasnya.

Untuk memastikan Pantai Kuta terpelihara dengan baik pihaknya saat ini tengah berproses membentuk UPT Pantai. 

UPT inilah bertanggungjawab masalah kebersihan, pemeliharaan fasilitas penunjang di pantai dan hal-hal terkait. “Sudah kita usulkan (UPT) saat ini sedang dibahas di Bagian Organisasi,” ucapnya.

Sebelum terbentuknya UPT, selama 2 bulan terakhir untuk pemeliharaan kawasan Pantai Kuta berada di bawah bidang Sumber Daya Alam (SDA) Dinas PUPR Badung.  

Pihaknya juga telah merekrut sekitar 40 orang pekerja yang dibayar harian. Tugasnya membersihkan pedestrian, jalan setapak, toilet, serta menjaga kebersihan kawasan pantai secara umum.

“Sekarang kita rekrut petugas harian untuk menjaga kebersihan pantai secara umum,” paparnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Pariwisata Badung I Nyoman Rudiarta juga menegaskan bahwa toilet di Pantai Kuta gratis bagi wisatawan.

“Itu fasilitas umum, tidak ada pungutan. Toilet adalah fasilitas DTW (Daya Tarik Wisata) Kuta, jadi gratis,” timpalnya.

Selain dibangun melalui APBD Badung, toilet di Pantai Kuta juga ada bantuan dari Kementerian Pariwisata. 

“Yang jelas pemanfaatannya gratis, tapi untuk pengelolaan masih di Dinas PUPR,” tukasnya.

wartawan
ANA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.