Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fenomena Harga Beras yang Merisaukan

Bali Tribune

Wayan Windia - Guru Besar Emeritus di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.    

balitribune.co.id | Sejak awal Pebruari 2023, harga beras mulai menanjak tajam. Kenaikannya hampir mencapai 30%. Sebelumnya harga beras rata-rata sekitar Rp. 9 ribu/kg, lalu naik menjadi Rp. 12 ribu/kg. Presiden, Mendag, Mentan, dan Kabulog, sibuk mengendalikan harga beras, yang mulai merisaukan masyarakat. Bulog sudah mendrop beras sebanyak 350.000 ton untuk operasi pasar, tetapi harga beras tetap tidak bergeming. Selanjutnya, seperti biasa, pedagang dan pengusaha yang a-nasionalis, sibuk mengambil keuntungan dari fenomena harga beras itu. Bahkan sampai ada yang ditangkap polisi.

Baru-baru ini Presiden dan Mentan membuat pernyataan bahwa, harga beras akan turun setelah panen raya pada bulan Maret/April yang akan datang. Apakah arti pernyataan itu? Artinya, bahwa ada jeda ketersediaan beras, rata-rata selama 1-2 bulan sebelum panen raya tiba. Syukurlah kalau panen rayanya bagus. Kalau tiba-tiba ada hama yang mengancam, hasil panen raya bisa berkurang 50%. Dalam situasi seperti itu, maka keadaan kita bisa dianggap gawat. Karena penyakit dari kaum tani adalah resiko dan ketidak-pastian. Pengeluarannya pasti, tetapi pendapatan yang diperoleh belum tentu.

Jeda produksi beras selama 1-2 bulan menunjukkan bahwa, luas panen kita berkurang. Di samping itu, produktivitas pertanian juga berkurang. Luas panen berkurang, karena sawah yang harus dimuliakan, tetapi terus menerus dihantam dan dihancurkan untuk infrastruktur. Hal itu terjadi di Jawa dan juga di Bali. Jalan tol Gilimeng, bahkan menghancurkan hampir 500 hektar sawah (menurut Walhi Bali). Belum lagi, efek domino kalau jalan tol itu jadi dilaksanakan, akan lebih mempercepat kehancuran sawah dan juga subak di Bali.

Selanjutnya, produktivitas padi juga berkurang. Kini, produktivitas padi di Bali, hanya sekitar 6-6,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Tercatat sebagai produkvitas yang tertinggi di Indonesia. Produktivitas di Jawa sekitar 5,5 ton GKP per hektar. Di Bangka Belitung hanya 2,5 ton GKP per hektar. Nah, kalau sawah di Jawa dan Bali dihancurkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap total produksi padi (beras) di Indonesia. Akibatnya, seperti sekarang inilah, di mana 1-2 bulan menjelang panen raya, harga beras sangat merisaukan masyarakat miskin.        

Tercatat dalam informasi di medsos bahwa khabarnya, Jokowi mulai sadar tentang dampak pembangunan infrastrukur yang terlalu ambisius. Setelah sekarang ia harus menerima kenyataan, bahwa harga beras yang menanjak dan inflasi yang juga mulai menanjak. Lalu memberikan instruksi, agar pembangunan infrastruktur dihentikan, kecuali atas instruksinya. Tetapi kata pepatah, bahwa nasi sudah menjadi bubur. Tetapi belum terlambat. Jalan tol Gilimeng, kiranya masih bisa dibatalkan.

Bahwa sawah-sawah yang baik, adalah sawah yang berada di kawasan lahan vulkanik, di mana ada gunung api (Misal : Jawa dan Bali). Jelas tidak gampang membuat sawah, seperti yang kita nikmati saat ini di Jawa dan Bali. Diperlukan waktu yang lama (ratusan tahun), agar sawah itu betul-betul establis sebagai sawah. Diperlukan agroklimat yang cocok, ada budaya agraris yang kental, ada sistem irigasi yang mantap, pemasaran yang terjamin, dan lain lain.

Sejak zaman Soeharto, SBY, hingga Jokowi, diprogramkan pelaksanaan rice estate di luar Jawa dan Bali. Apa kabarnya ? Tidak ada kabar sukses. Terakhir Jokowi memprogramkan rice estate di Kalimantan seluas 1 juta hektar. Komandannya, Menhan Prabowo. Apa kabarnya ? Belum ada khabar sukses. Kenapa ? Itulah sebabnya, seperti yang terurai dalam penjelasan di atas. Terutama agro klimatnya yang tidak mendukung.

Merusak sawah di Jawa dan Bali, tampaknya sama saja bahwa kita sedang dalam proses bunuh diri. Akibatnya akan diderita oleh generasi Indonesia yang akan datang. Generasi emas tahun 2045, yang diharapkan cerdas (hard skill), harus ditunjang dengan ketersediaan makanan (sawah) dan air yang cukup. Maka itu, ketahanan/kedaulatan pangan dan air, sangat diperlukan. Hal ini perlu dibahas dan dikaji dalam kegiatan world water forum di Indonesia, tahun 2024 yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur yang ambisius, dan merusak sawah, adalah program pembangunan yang hanya memanjakan konsumen, tetapi membunuh produsen. Manusia-konsumen adalah manusia biasa, yang terdiri dari roh dan badan. Pembangunan infrastruktur yang merusak sawah, hanya akan memuaskan roh. Sementara itu, kepuasan roh tidak akan pernah ada batasnya. Kalau roh terus dilayani kepuasannya, maka badan akan kesakitan dan hancur.

Bila pembangunan infrastruktur yang merusak sawah terus dilanjutkan, maka roh manusia- konsumen, tentu saja terpuaskan. Tetapi di masa depan, maka badan yang kelaparan akan menanti generasi kita. Sama dengan narkoba, merokok, bahkan minum kopi, adalah untuk kepuasan roh. Kemudian akan ketagihan. Tetapi badan kita sebetulnya meronta-ronta, kesakitan dan rusak. Maka pada saat badan kita rusak, maka roh itu akan pergi meninggalkan badan. Ini adalah sebuah analogi, di mana kalau alam (bhuwana agung) di rusak, maka bhuwana alit juga akan menderita. Pembangunan jalan tol yang merusak sawah, adalah program pembangunan yang merusak alam Bali, budaya Bali, dan manusia Bali.

wartawan
WW
Category

Badung Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Belanja Infrastruktur Dirancang Capai 59,8 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemkab Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan pada Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Banggar DPRD Badung Setujui KUA-PPAS Perubahan 2026, Anggaran Infrastruktur Capai 59,80 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (13/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angkat Inovasi Sembagi Arutala, Sekda Kota Denpasar Jadi Narasumber Webinar Nasional KORPRI Berbagi

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, menjadi salah satu narasumber dalam Webinar Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bertema "KORPRI Peduli KORPRI Berbagi: Aksi Nyata ASN untuk Kemanusiaan dan Perlindungan Sosial". Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan jajaran KORPRI dan ASN dari berbagai daerah di Indonesia pada Kamis (13/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

70 Paskibraka Badung Intensif Berlatih, Siap Jalankan Tugas HUT ke-81 RI

balitribune.co.id | Mangupura - Sebanyak 70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Badung terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang. Kamis, (13/8/26).

Baca Selengkapnya icon click

Lolos Seleksi Ketat, Ngurah Baja Jadi Calon Tunggal Ketua IOF Pengda Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Seiring berakhirnya masa bakti kepengurusan 2022–2026, seluruh jajaran dan komunitas pecinta mobil 4x4 di Pulau Dewata menanti momen penting Musyawarah Daerah (Musda) Indonesia Off Road Federation (IOF) Pengda Bali. Agenda tersebut akan digelar pada Minggu (16/8/2026) di Hotel Larina, Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.