Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

FOKUS : Pancasila, Komunisme dan Indonesiaisme

gaga
Ida Bagus Gaga

Oleh: Drs. I.B Gaga Adi Saputra, MSi

Presiden Joko Widodo  telah menandatangani Surat Keputusan Presiden terkait penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah anugerah. Berkat Pancasila, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan memiliki 17 ribu pulau dengan beragam latar belakang rakyatnya tetap bisa hidup bersama dan membangun toleransi. Dengan kata lain, bagi Bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti ‘benar-benar sakti” karena mampu berlaku sebagi rem perekat kebhinekaan dan mengubahnya menjadi persatuan Indonesia.

Tetapi Pancasila sebagai ideologi agaknya akan terus-menerus diusik oleh rasa takut dengan kemunculan kembali ide-ide yang tak masuk akal dan tak lagi laku macam komunisme. Keppres Hari Lahir Pancasila sendiri ditandatangani Presiden di tengah silang pendapat  mengenai cara terbaik bagi bangsa ini dalam memberlakukan masa lalu, yaitu pemberontakan G 30 S PKI,  agar Indonesia  dapat berjalan terus  ke masa  depan tanpa terganggu sejarah bangsa yang paling getir tersebut. Belum lagi diperoleh solusi atas masa lalu yang getir itu, kini telah ramai lagi dibicarakan adanya usaha untuk menghidupkan ajaran komunisme di Indonesia. Menurut  Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, belakangan ini kemunculan lambang-lambang komunisme di Jakarta dan beberapa daerah kembali marak. Tapi bukankah TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku hingga dapat  bertindak sebagai benteng kokoh dalam menghadang penyebaran ide-ide komunisme? Lagi pula, bukankah sebagai bangsa Indonesia sudah mantap untuk  mengakui Kesaktian Pancasila sehingga tak rentan dari segala macam penyakit komunisme?

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila  memang selalu menghadapi resistensi dari ajaran yang bertentangan dengan hakekatnya, khususnya komunisme.  Tapi apakah ideologi  komunisme yang berintikan pada perjuangan kelas layak untuk kita khawatirkan akan menjadi resistensi abadi dari Pancasila? Ideologi komunis adalah Marxisme-Leninisme, artinya Marxisme sebagaimana yang ditafsirkan oleh Lenin (bapak komunisme) yang di Indonesia mendapatkan wujudnya dalam bentuk Partai Komunis Indonesia. Tetapi komunisme yang bertumpu pada perjuangan kelas secara hakekat tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesiaisme, yaitu bangsa yang berideologi Pancasila dimana idealisasinya adalah keharmonisan antar kelas.

Pancasila tidak muncul sebagai ideologi Bangsa Indonesia dalam waktu semalam melainkan melalui perjalanan panjang ribuan tahun dari Indonesiaisme. Sebagai rangkuman ide berusia ribuan tahun,  Pancasila tidak akan mudah digerogoti oleh  “ideologi kemarin sore” macam komunisme. Pancasila bukan hanya Ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila adalah Indonesiaisme itu sendiri dan Indonesiaisme adalah  hakekat Bangsa Indonesia.    

Sebuah bangsa kata Ilmuwan politik Cornell University,  Benedict Richard O'Gorman Anderson,  adalah komunitas yang dibayangkan (Imagined Communities). Sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan maka sebuah bangsa sesungguhnya adalah realitas pikiran yang diubah menjadi sesuatu yang kasat mata oleh nilai-nilai dasar (sila) yang berlaku dalam komunitas tersebut. Nilai-nilai dasar itulah yang kemudian bertindak sebagai penuntun dan pemberi arah bagi perjalanannya. Akan halnya Bangsa Indonesia,  ideologi atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama adalah lima sila (Pancasila) yang kita yakini “memiliki kesaktian” untuk tetap kokoh  dalam gempuran ‘ideologi aneh’ pasokan  bangsa lain, entah itu komunisme atau kapitalisme.

Secara legal-formal, Indonesia sepakat bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Tetapi sesungguhnya secara filosofis, Pancasila  lahir jauh sebelum tanggal tersebut, yaitu saat Indonesia masih berupa kumpulan kerajaan-kerajaan kecil,   benih yang tercerai berai dan kemudian digali oleh Bung Karno untuk ditampilkan tinjunya demi kejayaan Indonesiaisme. Pancasila adalah ismenya Indonesia.  Ismenya Indonesia adalah Pancasila! Untuk itu maka riak-riak kecil yang kita anggap sebagai pertanda kebangkitan komunisme tidak harus mengecilkan makna Kesaktian Pancasila. Bagaimanapun riak-riak kecil  akan selalu hancur dihantam gelombang besar Pancasila.

Bagi kita Bangsa Indonesia, kewaspadaan tidak perlu harus diarahkan sepenuhnya pada ancaman komunisme. Perhatian harus lebih dipusatkan pada sumber mata air dari ajaran-jaran radikal, termasuk komunisme, yaitu kesenjangan sosial dan kehilangan martabat sosial dari kelompok sosial tertentu. Hanya dengan menangani secara serius kedua hal tersebut maka ancaman komunisme dan terorisme tidak akan pernah menggerogoti Pancasila dan meruntuhkan Indonesiaisme yang memiliki hakekat keragaman. Bukankah kesenjangan sosial dan hilangnya martabat sosial kelompok masyarakat tertentu adalah lahan subur bagi bangunnya komunisme dan radikalisme? Bangsa Indonesia yang dianugerahi keragaman suku ras dan agama memiliki ancaman yang lebih nyata dan menakutkan dari komunisme dalam hal “keporakporandaan sosial” atau disintergrasi sosial. Sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa elemen-elemen suku, ras dan agama adalah faktor-faktor potensial penyebab disintegrasi sosial atau “keporakporandaan sosial.”

Indonesia sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari ancaman disintegrasi akibat perbedaan etnis, ras  dan agama. Nasionalisme Indonesia atau paham Indonesiaisme terus menerus mengalami tantangan berbahaya dalam wujud disintegrasi bangsa yang jauh lebih nyata berbahaya daripada sekadar ancaman kebangkitan komunisme.

Penulis adalah  alumnus Fisipol Universitas Gajahmada (UGM), Yogyakarta, saat ini menjabat  Sekda Kabupaten Gianyar

wartawan
habit
Category

Modus Pura-pura Minta Tolong, Dua Pria Keroyok dan Rampas Motor Pemuda di Renon

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pria berinisial YAH (24) menjadi korban pengeroyokan oleh dua pria di kawasan Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Bali. Kedua pelaku yang awalnya berpura-pura meminta pertolongan itu juga merampas motor pemuda berusia 24 tahun itu. Kini, polisi sedang memburu para pelaku.

Baca Selengkapnya icon click

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.