Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

FOKUS : Titik Putih Polri

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Kapolri Jenderal Pol. Tito Carnavian menegaskan, anggota polisi netral dalam mengawal proses politik praktis, termasuk Pilkada yang saat ini dihelat di 171 daerah, tiga diantaranya ada di Bali.  Untuk mengendalikan anggotanya, Mabes Polri menerbitkan 13 jenis larangan yang wajib dipatuhi. Salah satu diantara larangan dimaksud adalah foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah atau caleg.

Dalam diskusi jajaran Polda Bali dan Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Bali 5 Maret kemarin, larangan point 6  ini sempat menjadi bahan pendalaman karena dalam implementasinya dianggap paling sulit. Soalnya, rumusan norma larangan itu tidak mengecualikan kondisi tak terduga dimana anggota Polri sedang bertugas melayani public yang kebetulan Paslon-Caleg di lokasi itu. 

Terhadap norma yang sering mengalami bias tafsir,   Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus R. Golose yang didampingi Kabid Propam, Kombes Pol Benny Arjanto SIk dalam pertemuan kemarin tidak mau masuk dalam debat teknis. Dia tetap memegang prinsip bahwa intinya Polri harus Netral. Prinsip tersebut dijamin Kapolda akan dilaksanakan jajarannya dengan mematuhi standar pelayanan yang sudah digariskan.  Hal yang paling krusial diantisipasi polisi, kata Kapolda, adalah gesekan antara pendukung Paslon.

Sikap Kapolda yang memegang teguh prinsip (netralitas), dibutuhkan untuk menghadapi sejumlah kelemahan baik dalam norma hukum maupun teknik di lapangan. Mengapa? Karena secara konseptual, netralitas Polri masih menemui banyak rintangan. Salah satu titik rawan netralitas Polri dalam politik praktis, terletak pada fungsi kepolisian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 2/2002. Di pasal itu, Polri didudukkan sebagai organ negara yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan fungsi kepolisian ini bisa menggiring organ kepolisian menjadi agent of political stabilization pemerintah karena posisinya di lingkungan eksekutif. Netralitasnya menjadi terganggu manakala Paslon adalah incumbent yang baru saja cuti dari posisinya, atau jika paslon adalah anggota Polri yang baru saja pensiun untuk maju dalam ajang kontestasi politik.

Selain itu, posisi Polri yang berada di bawah Presiden sesuai Pasal 8 (1) UU No. 2/2002, juga dapat mengarah kepada kooptasi tugas-tugas kepolisian oleh kekuasaan eksekutif. Demikian pula ketentuan Pasal 11 (1) yang mengatur pengangangkatan dan pemberhentian Kapolri lewat Persetujuan DPR. Norma ini bisa menjadi peluang politisasi polisi, sekaligus merangsang elit Polri sejak awal membangun hubungan “gelap” dengan Parpol tertentu untuk memuluskan kariernya.  Runtun efeknya adalah munculnya semacam faksi-faksi atau patron-patrol dalam pengembangan karier sehingga persaingan pun menjadi tidak sehat.

Kuasa yang amat luas diberikan kepada Polri sebagaimana diatur  Pasal 15, 16, 17 dan 18 UU No.2/2002 tanpa disertai pengawasan yang kuat serta sanksi yang tegas dan konkrit, akan membuat prinsip netralitas sulit ditegakkan. Mungkin untuk mengisi ruang itulah, maka Pimpinan Polri membuat ketentuan teknis, konkrit dan terukur yang diwujudkan dalam bentuk 13 larangan di atas.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa meskipun ada celah kelemahan UU yang diproduksi oleh lembaga pembuat UU, Polri tetap berupaya menyempurnakan dengan merumuskan peraturan-peraturan teknis sesuai kewenangannya. Sampai di situ, sudah bisa dimengerti bahwa itikad baik Polri dalam menegakkan prinsip “Netralitas” tampaknya sungguh-sungguh.

Sebagai rakyat, kita mesti turut mendukung Polri agar mampu tetap berada di “titik putih” di tengah himpitan kepentingan politik praktis, demi Pilkada berkualitas, sekaligus lepas dari faktor-faktor yang menodainya.

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Agung Concern Jadi Distributor Motor Listrik United E-Motor, Ini Alasannya

balitribune.co.id | Jakarta - Teka-teki alasan Agung Concern melalui anak usahanya Agung Meta Green sebagai distributor motor listrik buatan anak bangsa, United E-Motor terjawab sudah.

COO Agung Toyota, Himawan W Wardhana disela-sela kegiatan Regional Media GIIAS mengatakan, dalam menjalankan usaha, Agung Concern tidak berorentasi pada keuntungan semata tetapi juga peduli lingkungan, salah satunya dengan menjadi distributor motor listrik.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Paritrana Award 2025, BPJAMSOSTEK Gianyar Memastikan Kepatuhan Perusahaan di Gianyar Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja

balitribune.co.id | Gianyar - Kandidat penerima penghargaan Paritrana Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) akan menyasar berbagai sektor, termasuk perusahaan besar, UMKM, desa, dan pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan literasi dan cakupan BPJS Ketenagakerjaan. Kandidat yang terpilih akan mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

"Astra Motor for Gen-Z" Sinergi Pendidikan dan Industri untuk Masa Depan yang Cerah

balitribune.co.id | Gianyar – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55, Astra Motor kembali menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Astra Motor for Gen-Z”. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gianyar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-55 yang mengusung tema “Melangkah Pasti Meraih Masa Depan”.

Baca Selengkapnya icon click

Langgar Zona Pertanian, Villa Milik Warga Rusia di Ubud Disegel

balitribune.co.id | Gianyar - Tidak hanya Pemprov Bali, Pemkab Gianyar juga menindak tegas para pelanggar usaha. Kini, Giliran Villa Greenflow yang berada di kawasan Desa Sayan, Ubud disegel oleh Dinas Satpol PP Gianyar. Villa milik warga Rusia tersebut sejak 23 Juni 2025 tidak ada lagi aktivitas karena adanya pelanggaran zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lepas Cincin, Warga Pilih ke Petugas Damkar

balitribune.co.id | Gianyar - Slogan "Patang Pulang Sebelum Api Padam" rupanya kini tak lagi jadi satu-satu motto petugas Damkar.  Karena seiring dinamika pelayanan, penanganan non Kebakaran semakin beragam.  Di Gianyar, untuk urusan lepas cincin "sesak" kini warga memilih datang ke Posko Damkar.  Pihak rumah sakit juga sering meminta ataupun merekomandasi Petugas Damkar urusan lepas cincin ini.

Baca Selengkapnya icon click

SMAN 1 Singaraja Bantah Adanya Siswa Titipan dan Penambahan Rombel

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025/2026 berjalan sesuai mekanisme, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan ke SMAN 1 Singaraja, Kamis (24/7). Dalam kunjungan tersebut selain Ketua Komisi 1 I Nyoman Budi Utama, ikut serta anggota Komisi 1 lainnya Gede Harja Astawa dan I Ketut Rochineng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.