Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Forward Bali Studi Tiru Sistem Transportasi Integrasi dan Terpadu di DKI Jakarta

Bali Tribune / TRANSPORTASI - pemaparan sistem transportasi integrasi dan terpadu di DKI Jakarta saat studi tiru rombongan Forward Bali di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/11)
balitribune.co.id | Jakarta Forum Wartawan DPRD (Foward) Provinsi Bali bersama pimpinan rombongan yang selaku Kabag Persidangan Setwan DPRD Bali, I Gusti Nyoman Agung Wikrama didampingi Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol, Kadek Putra Suantara melakukan studi tiru ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait Sistem Transportasi Publik Terintegrasi dan Terkoneksi Dalam Satu Kelola, Rabu (9/11). Rombongan diterima langsung Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Anton dan Kepala Bidang Angkutan Jalan, Yayat yang secara rinci menjelaskan sistem transportasi integrasi dan terpadu di DKI Jakarta. 
 
Pada kesempatan tersebut, Kabag Persidangan Setwan DPRD Bali, I Gusti Nyoman Agung Wikrama mengatakan, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai menjadi daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. "Kami ingin mendapatkan pengetahuan tentang transportasi terintegrasi. Hal ini juga kita bisa lihat bagaimana sinerginya transportasi umum di Jakarta, ada MRT, LRT, komuter line dan Bus Transjakarta, kereta bandara sebagainya. Tentu banyak hal yang bisa kita gali di sini (Jakarta) bagaimana tantangannya, implementasinya dan terutama keterlibatan masyarakat, stakeholder dalam menyukseskan sistem ini," ucapnya. 
 
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Anton memaparkan, di Jakarta sedang proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik dari fisik dan sistem pembayaran. Pemerintah DKI Jakarta mengubah konsep pengelolaan transportasi dari Car Oriented Development menjadi Transit Oriented Development. Adapun prioritas penanganan transportasi DKI Jakarta berupa pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.
 
"Kalau transportasi publiknya tidak bagus, maka semua orang akan lari ke motor (kendaraan pribadi). Poin pertama, kami juga memfasilitasi pejalan kaki, karena menurut gubernur sebelumnya bahwa transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Setelah dilakukan survei, orang masih mau jalan kaki antara 200 sampai 300 meter, kalau lebih dari itu malas jalan kaki. Namun tergantung fasilitas jalan kaki yang disiapkan. Poin kedua, membangun angkutan umum ada MRT, LRT, BRT, feeder service, mikrotrans, bus sedang juga ada serta kendaraan ramah lingkungan yakni bus listrik," paparnya. 
 
Kata dia, untuk kendaraan pribadi akan diberlakukan disinsentif seperti biaya parkir yang lebih mahal di kawasan sibuk, guna mendorong menggunakan angkutan umum. "Kita tidak melarang orang membeli kendaraan pribadi, tetapi membatasi orang untuk menggunakan kendaraan pribadinya," cetus Anton. 
 
Ia menambahkan saat ini di DKI Jakarta mengintegrasikan angkutan umum, sehingga perpindahan penumpang difasilitasi integrasi fisik. "Ini juga kita siapkan fasilitas sepeda karena salah satu masalah orang tidak mau naik angkutan umum adalah, selama ini hanya membangun berbasis koridor. Sementara perjalanan itu bukan berbasis koridor, tapi berbasis origin dan destinasi dari rumahnya sampai tujuannya. Orang dari rumah menuju halte pertama atau stasiun pertama itu difasilitasi dengan pejalan kaki atau sepeda. Kemudian dari halte terakhir ke tujuan bisa difasilitasi dengan sepeda atau  jalan kaki atau ada yang namanya mikrotrans. Kita fasilitasi semua itu supaya orang terdorong untuk menggunakan angkutan umum," bebernya.
 
Disebutkan Anton, saat ini Jakarta memiliki 2.166 unit armada mikrotrans melayani 75 trayek dengan 234 ribu penumpang per hari. Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT sebanyak 2.202 unit armada dengan 116 trayek yang melayani 1 juta penumpang per hari. Kemudian untuk MRT sebanyak 16 trainset dengan panjang lintasan 16 Km terdiri dari 13 stasiun yang melayani 123.491 penumpang per hari. LRT sebanyak 8 trainset dengan panjang lintasan 5,8 Km terdiri dari 6 stasiun yang melayani 4.462 penumpang per hari. Kemudian angkutan perairan dengan rute 11 titi pelabuhan, dengan 30 kapal yang melayani 870 penumpang per hari. Sistem transportasi terintegrasi dan terpadu di DKI Jakarta ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan di saat jam-jam sibuk.
wartawan
YUE
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.