BALI TRIBUNE - Ketua Komite Sekolah SDN 3 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Wayan Dudi Mahendra buka suara soal gambar atau foto SDN 3 Sesetan yang viral di media sosial.

 Dalam gambar itu para siswa-siswi SDN 3 Sesetan Denpasar tampak belajar lesehan karena tidak memiliki bangku, dan tampak gedung sekolah yang sudah rusak dan retak. Menurutnya, gambar itu diambil saat kejadian tahun 2014 lalu. "Saya sebenarnya menyesal dengan gambar yang viral di media sosial tersebut. Karena kalau tidak dijelaskan, maka publik akan percaya jika gambar itu merupakan kondisi riil yang terjadi saat ini. Padahal sebenarnya itu kasus yang terjadi tahun 2014 lalu. Itu pun sebenarnya sangat politis, karena saat itu Walikota Denpasar yang saat ini menjadi Cagub Bali sedang dalam proses suksesi untuk maju menjadi Walikota periode kedua," ujarnya di Denpasar, Jumat (11/5) dilansir BaliEkbis.com. Mehendra pun akhirnya menceritakan kronologi persoalan yang sebenarnya terjadi. Ia mengisahkan, saat itu memang sudah ada rencana untuk membangun gedung baru karena gedung lama kondisinya sangat memprihatinkan. Ketika saat akan dibangun dan sudah masuk anggaran, namun karena disesuaikan dengan regulasi yang ada dengan anggaran perubahan, maka pembangunan gedung itu akhirnya ditunda. "Pembangunan gedung baru kita tertunda. Harusnya kita sudah kerja, tetapi karena ada perubahan anggaran maka tahun berikut kita baru bangun. Ruangan yang diviralkan itu memang sudah disepakati antara Komite Sekolah dengan dewan guru untuk tidak digunakan. Akhirnya ruangan itu disepakati antara Komite Sekolah dengan guru-guru agar ruangan itu tidak dipakai, karena kondisinya tidak memungkinkan. Ada beberapa bangku yang bagus, dipindahkan ke ruangan yang lain. Ruangan yang diviralkan itu memang kosong bangkunya," ujarnya. Ketika tahun ajaran baru dimulai, dan tahun itu adalah tahun penerapan K13 atau kurikulum tahun 2013 dengan penambahan jam belajar. Siswa kelas 2 SD misalnya yang hanya belajar 4 jam ditambah menjadi 6 jam. Sekolah juga melarang untuk melakukan les privat. Sementara bila anak usia SD kelas 2 diminta untuk pulang jam 3 sore sangat tidak mungkin. "Gurunya anggap anak-anak belum siap untuk pulang jam 3 sore dan ada kesepakatan tidak ada les privat sementara kondisi sekolah kekurangan ruangan. Ada beberapa alternatif, apakah ada kelas yang pulang jam 3 sore atau ada penambahan jam belajar dengan menggunakan ruangan yang ala kadarnya. Lalu para guru diam-diam menggunakan ruangan itu dengan kondisi yang tidak ada bangku,"bebernya. Ada orangtua yang tidak tahu dan melihat anaknya belajar lesehan komplain ke Komite Sekolah. Ada juga guru yang datang ke rumah, meminta untuk menggunakan ruangan yang sudah kosong. "Sebagai Komite Sekolah, saya tetap melarang karena memang sudah ada dalam rapat agar ruang itu tidak digunakan. Tetapi diam-diam guru-guru menggunakan sepakat menggunakan ruangan itu. Mereka meminta orangtua untuk ikut tanda tangan. Ada orangtua yang ikut tanda tangan. Orangtua komplain, kenapa anaknya duduk di bawah. Sementara dana Komite Sekolah sudah dipakai untuk membeli bangku sebanyak Rp 15 juta, dan sudah diumumkan," ujarnya. Dudi menilai, situasi itu memang sengaja dimanfaatkan menjelaang Pilwali Kota Denpasar saat itu. Saat Gubernur Bali datang ke sekolah, pihaknya sudah mengetahui bahwa berita akan ramai keesokan harinya, karena saat ini banyak wartawan datang. Sudah dipastikan berita akan keluar keesokan harinya. Namun sore itu juga Walikota Denpasr Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sudah langsung respon.Beliau menelpon Camat Denpasar Selatan, UPT Pendidikan Kecamatan Denpasar Selatan, dan bertanya kenapa sudah ada kesepakatan dengan Pemkot, bahwa pembangunan akan dimulai di anggaran perubahan, tetapi dipaksakan untuk menggunakan gedung yang sangat memprihatinkan. 

Walikota bertanya kenapa dipaksakan untuk menggunakan ruangan yang tidak layak. Lanjutnya, saat itu Rai Mantra malah minta maaf, sampai terjadi peristiwa ini. Dan akhirnya gedung baru tetap dibangun, tanpa ada keterlambatan sedikit pun.
"Jadi kalau ada berita yang sengaja diviralkan, maka itu tidak lain ada tujuan politis,"pungkasnya.