Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi 'Poros Ketiga' di DPRD Badung Tergantung Demokrat-Gerindra

Bali Tribune/I Made Retha dan I Gede Aryantha

balitribune.co.id | Mangupura - Hasil Pileg 2019 dipastikan akan mengubah percaturan politik di DPRD Badung untuk lima tahun ke depan. Pasalnya, hasil pleno KPU Badung, memastikan hanya dua partai politik (Parpol) saja yang bisa membentuk fraksi sendiri, yaitu PDIP dan Golkar.

Mengingat dari kalkulasi kursi, hanya partai “moncong putih” dan “berigin” yang mampu memenuhi syarat membangun fraksi. Syarat minimal satu fraksi adalah empat anggota. PDIP sendiri dalam Pileg kemarin berhasil merebut kursi mayoritas dengan 28 kursi. Sedangkan Golkar diposisi kedua dengan 7 kursi.

Sementara Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra yang periode 2014-2019 ikut meramaikan perpolitikan parlemen Badung  dipastikan hilang. Sebab, raihan kursi dua partai ini dalam Pileg 2019 jeblok.

Demokrat yang sebelumnya memiliki 7 kursi, kini hanya mampu bertahan dengan 2 kursi, yaitu diraih oleh I Made Sunarta dan I Made Retha. Begitu juga Gerindra dari 4 kursi, kini juga menyusut menjadi 2 kursi, yang diperoleh oleh I Gede Aryantha dan Made Wijaya. Dengan hasil ini, otomatis Demokrat dan Gerindra tidak lagi bisa membangun fraksi sendiri di DPRD Badung.

Satu-satunya jalan agar ada poros ketiga muncul di DPRD Badung, di luar  F-PDIP dan F-Golkar adalah fraksi gabungan. Itupun kalau Demokrat dan Gerindra mau bergabung atau merger menjadi satu fraksi (Demokrat-Gerindra). Sehingga gabungan partai besutan SBY dan Prabowo ini memiliki jumlah anggota fraksi paling minim yakni 4 anggota. Jumlah anggota fraksi gabungan ini akan bertambah apabila “anak tunggal” Nasdem mau ikut gabung. Dengan begitu total anggota fraksi Demokrat-Gerindra-Nasdem bisa beranggotakan 5 orang.

Hanya saja, berdasarkan kasak-kusuk dan pengalaman selama ini, Nasdem lebih condong koalisi ke PDIP sebagai partai pemenang. Sehingga peluang munculnya poros baru hanya bertumpu pada Demokrat dan Gerindra.

Sementara, kubu Demokrat dan Gerindra sendiri sejauh ini masih ‘malu-malu kucing’ membicarakan masalah pembentukan fraksi. Alasanya, masa jabatan dewan periode 2014-2019 baru akan berakhir awal Agustus mendatang.

Namun, pihak Demokrat dengan modal dua kursi mengaku siap bergabung dengan partai manapun. Alasannya, Demokrat dengan dua kursi sudah pasti tidak bisa membangun fraksi sendiri seperti periode sebelumnya.

“Demokrat hanya dapat dua kursi. Kalau membentuk fraksi sendiri sudah tidak mungkin,” ungkap Bendahara DPC Demokrat Badung I Made Retha, Jumat (17/5).

Sebagai partai minoritas, pihaknya pun mengaku tahu diri. Oleh karena itu, pihaknya siap kalau ada partai yang mau mengajak bergabung. “Satu-satunya kami harus gabung ke partai lain. Dan kami terbuka untuk itu. Kalau PDIP atau Golkar mau ngajak koalisi kami pun siap,” katanya.

Disinggung pembentukan poros baru diluar PDIP dan Golkar, politisi asal Bualu, Kuta Selatan ini pun menyebut tidak mungkin. Pasalnya, minimal satu fraksi adalah 4 anggota.

“Tidak mungkin lah kita buat fraksi dengan dua anggota. Minimal fraksi itu anggotanya 4 orang,” jelas Retha.

Terkait bergabung dengan Gerindra, pihaknya mengaku bisa saja terjadi. Asalkan, kedua partai ini sepakat. Sejauh ini, kata dia, pembicaraan dengan Gerindra belum terjadi. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan apakah bisa berkoalisi dengan Gerindra. “Tapi, kalau Gerindra mau, kami bukakan pintu. Artinya, sudah bisa satu fraksi. Tapi, kalau Gerindra gabung ke PDIP atau Golkar sudah pasti di DPRD Badung hanya akan ada dua fraksi,” tegasnya.

Secara terpisah, kubu Gerindra juga mengaku memang belum membahas masalah pembentukan fraksi di DPRD Badung. I Gede Aryantha politisi Gerindra yang kembali lolos ke DPRD Badung mengaku masih menunggu petunjuk induk partainya.

“Soal itu kami serahkan ke partai. Sebagai kader kami ikuti main partai saja,” ujarnya. Namun demikian, pihaknya sendiri berharap bisa berada di barisan di luar PDIP dan Golkar.

“Kalau nanti Demokrat mau (gabung), artinya Gerindra sudah bisa membuat fraksi gabungan. Dengan anggota empat, dua Demokrat dan dua Gerindra sudah cukup menjadi satu fraksi,” terangnya.

Penentuan fraksi sendiri, lanjut dia, akan dibahas setelah periode dewan ini berakhir. Saat ini, pihaknya masih fokus mengawal hasil Pemilu sampai ada penetapan dari KPU Badung. “Nanti kalau sudah waktunya, pasti Gerindra punya sikap. Apakah berkoalisi dengan Demokrat atau tidak,” tegas Gede Aryantha.

Namun untuk diketahui, pada DPRD Badung periode 2014-2019 ada empat fraksi bercokol di DPRD Badung. Yaitu, Fraksi PDIP dengan 16 anggota (15 PDIP dan 1 Nasdem), Fraksi Golkar 10 anggota, Fraksi Demokrat 7 anggota dan Fraksi Gerindra 6 anggota (4 Gerindra dan 2 Hanura).

wartawan
Made Darna
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.