Oleh: Suryadi*)
Terharu tapi kemudian harus mengurut dada menahan rasa perihatin mendalam. Ini terjadi dalam tiga peristiwa terpisah.
Terharu ketika membaca berita bahagia Aiptu Sujadi dianugerahi penghargaan oleh pimpinannya, Kapolres Kediri. Dua hari sebelumnya video Sujadi viral di media sosial. Ia menyelamatkan satu keluarga, ibu dan dua anak usia tiga dan lima tahun, dari banjir besar yang nyaris menghanyutkan mereka. Lokasi tepatnya, sisi jalan tol Ngawi – Kertosono, Jatim.
Perihatin mendalam pada satu grup whatsapp (WA) orang-orang berpendidikan tinggi karena seorang anggotanya membagikan foto, yang menggambarkan sekelompok ibu-ibu berpakaian muslimah membentangkan poster mini bergambar calon presiden (capres) 01. Sedikit di depan ibu-ibu tadi, berdiri dua orang anggota Polri. “Apakah seperti ini demokrasi?? Polisi ikut jadi Jurkam 01??”, tulis si angota berinisial E.
‘Posting’ atau ‘share’ serupa itu sudah berkali-kali dilakukan E (-) di sepanjang tahun politik 2018 – 2019. Mendekati pemungutan Suara Pilpres – Pileg 17 April 2019, kian panas dan seru. Salah seorang admin (+) mengingatkan agar cek-recek sebelum men-share. Terjadilah dialog:
+ Apakah benar begitu?
- Saya hanya men-share dari sebelah.
+ Kalo begitu, ayo kita cari kebenarannya (bukan mengadu) ke KPU, Mabes Polri, atau ke Badan Sandi Negara (BSN).
E tak merespons. Seorang anggota grup WA yang lainnya (I) serta-merta menyanggah mentah-mentah. Berlagak netral, I komentar, “Kita di sini untuk berdiskusi mencari kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Jadi, apa pun boleh di-share.” Memang, I ‘setali tiga uang’ dengan E. I dan E selalu ‘gayung bersambut’ melihat keburukan siapa pun anggota grup yang beda dengannya. Apalagi kepada yang memposting atau menshare kebaikan Capres 01 atau Pemerintah. Ujung-ujungnya, si admin mengeluarkan E dari grup.
Juga memrihatinkan, kejadian 10 Agustus 2018 bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke KPU. Menteri Keuangan Srimulyani (Ani) dan Pulau Bali jadi sasaran fitnah akun facebook Sandy Yah. Ani seolah-olah menyatakan, “Jika rakyat mengizinkan, Pulau Bali kita jual untuk bayar utang.” Sebelum dihapus (tetap bisa dilacak), dalam sekejap tercatat 4.200 kali dibagikan, 200 komentator mengomentari, dan ditanggapi lebih dari 300 penanggap. Ani sudah membantah keras. Dan Pulau Bali tetap dalam pelukan NKRI.
Hoax dan Sikap
Tiga cerita di atas adalah ‘true story’. Soal vonis bahwa Capres 01 atau Pemerintah pasti buruk, banyak beredar di grup-grup WA dan medsos. Isinya, dari tuduhan PKI sampai yang mengecam bahwa kerja-kerja Pemerintah kini hanya membengkakkan utang yang melilit setiap kelahiran anak WNI, sampai Indonesia bubar pada 2030. Luar biasa berani, tak jauh beda dengan acara ‘talk show’ di satu televisi swasta yang berlindung di balik ‘cover both side’.
Sejak pertengahan 2015, tulis Budi dan Barito (2018:1), proliferasi dan penyebaran berita bohong atau hoaks (hoax), berita palsu (fake news), dan ujaran kebencian (hate speech) semakin meningkat di Indonesia, khususnya melalui situs internet dan medsos. Fenomena semacam ini selalu muncul di tengah suhu politik yang memanas, misalnya jelang Pilkada, Pileg atau Pilpres. Ini juga riil ditemukaan sekarang saat jelang Pilpres diserentakkan dengan Pileg.
Saya tidak ingin berdefinisi tentang ‘hoax’, ‘fake news’ dan ‘hate speech’. Saya melihatnya masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi bisa pula yang satu menghasilkan produk baru yang positif atau negatifnya tergantung pada sedewasa apa perespons di medsos atau grup-grup WA. Bisa saja hoax atau fake news justru menimbulkan kebencian. Kemudian, dilebih-lebihkan hingga lahir kebohongan baru. Terakhir rentetan itu melahirkan hate speech sehingga pantas dikhawatirkan akan tercipta iklim saling benci, memecah-belah masyarakat. Kemudian, ini dimatangkan oleh kedangkalan memahami demokrasi ketika berada dalam realitas beda pilihan.
Sekarang makin sering terdengar politisi memuji-muji, “Rakyat sudah cerdas, tidak bisa lagi dibohong-bohongi.” Benarkah? Penduduk Indonesia saat ini lebih kurang 260 juta jiwa. Tiap tahun kita saksikan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta melepas ribuan lulusan D1, D3, S1, dan S2. Jumlah doktor sekitar 31.000 termasuk di antaranya 5.400 lebih guru besar. Mereka bertebaran di berbagai profesi termasuk guru, dosen, politisi di Parlemen dan birokrasi/ pemerintahan, BUMN/D, dan swasta.
Jika level pendidikan formal dijadikan ukuran, lumayan menggembirakan. Sebab, andai mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan berperan sebagaimana guru dan dosen di kelas, berarti rasionya 1 : 20 sampai 30 orang. Tapi, segera dikejar pertanyaan, “Apa beda sarjana dengan tidak sarjana?” Amat sulit mengonfirmasi kebenaran pujian politisi bahwa rakyat sekarang sudah pada cerdas. Kecerdasan di antara mereka sendiri bisa dilihat ketika bermedsos-ria seperti di grup WA dan facebook tadi.
Cerdas dapat diartikan ‘sempurna akal budinya untuk berpikir, mengerti…’ atau ‘tajam pikiran’. Tak terbayangkan masih ada orang berpendidikan tinggi, mau menshare di medsos hal-hal yang kemanfaatannya patut disangsikan bagi kemaslahatan antarmanusia.
Hendaklah bertanya pada hati-nurani, agar tak sia-sia berdiskusi. Jika sudah telanjang bisa dipahami sebagai hoax, fake news, hate speech, langsung basmi saja. jangan tunggangi dengan kepentingan. Sekurangnya jangan share-viralkan di medsos. Makin jelas saja siapa kita ketika tak mau memahami sesuatu yang amat telanjang seperti yang menimpa Ani, Bali, dan grup WA tadi.
Budaya tulis sering disejajarkan dengan bekerjanya nalar. Konon, sejak lama bangsa ini asyik masuk berlisan-ria. Sejarah bangsa ini pun, baru menjadi jelas setelah digali dari perpustakaan di negeri orang semisal di Belanda, Amerika, dan Inggris. Nalar tak bekerja, hati pun tak dijadikan tempat mengadu. Setiap saat, nyinyir seketika mewujud ke ujung jari terfasilitasi gadget --produk canggih berciri supercepat berkat kemajuan TI.
Kawan, pisau di tangan ibu-ibu menjadi pembersih ikan untuk dimasak jadi lauk. Tapi, di tangan penjahat, pisau menjadi alat pembunuh. Bagaimana dengan gadget dan nalarmu?**
*) Penulis adalah pengamat sosial politik. Tinggal di Depok, Jawa Barat.
