Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Genjot Pertanian Organik, Wabup Kasta Tinjau Pelatihan Membuat Pupuk Organik

Bali Tribune/ TINJAU - Wabup Made Kasta meninjau pembelajaran pembuatan pupuk organik dan festisida nabati di Subak Sidayu.


balitribune.co.id | Semarapura  - Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta meninjau pembelajaran pembuatan pupuk organik dan festisida nabati yang diberikan oleh penyuluh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Banjarangkan di Subak Sidayu, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Selasa (18/5/2021).
 
Penggunaan bahan kimia yang terus menerus dalam kegiatan budidaya menyebabkan tanah semakin keras, serangan hama dan penyakit dan hasil produksi yang terus berkurang. Oleh karena itu perlunya menghargai alam dengan menggunakan bahan-bahan organik dalam pemberian pupuk pada tanaman dan belajar mengolah pupuk organik sebagai bahan utama untuk memupuk sehingga tekstur tanah yang sudah banyak mengalami kerusakan bisa kembali baik dan subur sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
 
Wabup Kasta berharap melalui pelatihan ini bisa meningkatkan pengetahuan, ketrampilan tentang pupuk organik sehingga dapat dimanfaatkan bagi para subak dan masyarakat desa untuk mengurangi biaya input produksi pertanian dan berwirausaha memproduksi pupuk organik. "Setelah selesai pelatihan mampu menerapkan pertanian organik, berbagi ilmu dengan masyarakat bahkan mampu memproduksi pupuk organik dan menjualnya," harap Wabup Kasta
 
Kelihan Subak Sidayu Ketut Budi mengucapkan terimkasih atas pelatihan yang diberikan dan bermanfaat bagi subak kami. "terimakasih atas pelatihan yang diberikan, ini sangat berkontribusi terhadap krama subak kami dan berharap bisa meningkatkan produktivitas pertanian di subak kami," ucap Ketut Budi. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.