Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gianyar Raih Predikat Opini WTP 3 Kali Berturut–turut

WTP
TERIMA - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP diterima Wabup Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog.

BALI TRIBUNE - Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, Jumat, (2/6) di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan kepada para Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se – Provinsi Bali, dimana seluruhnya memperoleh WTP. Dengan raihan ini, Kabupaten Gianyar secara berturut – turut mendapat predikat WTP dimana pada LKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015 juga mendapat WTP dari BPK. 

Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Antara lain, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan  Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gianyar adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya memperoleh Opini Tanpa Pengecualian,” kata Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, bahwa prdikat Opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten Gianyar, merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Dengan raihan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan berturut – turut meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikannya sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya. Sehingga Gianyar menjadi lebih baik lagi,” terang Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, mengaku bangga atas pencapaian yang di raih Pemkab Gianyar. Namun, dirinya berharap dengan predikat opini WTP tiga kali berturut – turut ini membuat jajaran di lingkungan Pemkab Gianyar terlena. Tetapi dengan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transaparan dan akuntabel. “Dengan raihan predikat opini WTP, kinerja Pemkab Gianyar dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” kata Made Togog.

wartawan
redaksi
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.