Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gianyar Terapkan Amdal Lalin

BARU - Antisipasi kemacetan akut seperti di Ubud, pembangunan tempat usaha kini wajib kantongi Amdal Lalin.


 BALI TRIBUNE - Tidak hanya  harus mengantongi  kajian dampak  terhadap lingkungan hidup, kini pembangunan hotel, restoran serta bangunan toko atau art shop juga wajib mengantongi analisis dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin). Kebijakan ini diterapkan Pemkab Gianyar belajar dari permasalahan kemacetan di Ubud yang akut dan sulit diatasi. Hal itu ditegaskan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Selasa (4/12). Untuk mengantisipasi  masalah lalu lintas di kemudian hari, pemerintah  akan mewajibkan setiap pendirian bangunan agar terlebih dahulu melakukan kajian Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) selain Amdal lingkungan hidup. Selama ini, menurutnya pemilik bangunan usaha perhotelan, restoran, toko dan lainnya tidak melakukan itu.  “Ke depan, melalui Dinas Perhubungan harus terlebih dahulu dan memastikan lulus kajian Amdal Lalin,” terangnya.   Belajar dari masalah kemacetan di Ubud, sebutnya, pendirian bangunan kurang memperhatikan Amdal Lalin. Baik itu perhotelan dan rumah makan.  Kondisi ini  akan dikaji lagi dan ditata ulang agar jangan jadi masalah yang lebih parah ke depannya. Pihaknya memahami jika ada yang sudah telanjur berdiri, namun kewajiban Amdal Lalin itu dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Gianyar  khususnya Ubud  yang tertib dan lancar dalam lalu lintas. "Kita tidak ingin Ubud  dan wilayah Gianyar lainnya jadi daerah macet seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi. Dishub sudah kami perintahkan mempersiapkan landasan hukum," terangnya. Menyikapi persoalan kemacetan di Ubud, Mahayastra mengakui pemerintah banyak kendala. Meskipun penataan parkir sudah dilaksanakan dan dampaknya mulai dirasakan dalam mengurai kemacetan, namun persoalan lain justru menyembul. Salah satunya keluhan pedagang atau pemilik toko-toko seni di kawasan Ubud. Bahkan pihaknya pernah mendapat informasi jika para pedagang akan mendatangi pemerintah, lantaran dagangannya sepi akibat arus lalu lintas lancar. “Apa yang pemerintah lakukan  serba salah, lancar dan macet salah. Kesimpulannya, kita  belum punya ketahanan,” terangnya. Padahal, jika dibandingkan destinasi pariwisata di luar negeri sebutnya, wisatawan rela berjalan kaki hingga 1,5 Km.  Demikian pula di Ubud, wisatawan pun rela berjalan kaki dari  tempat parkir di Peliatan ataupun di Padangtegal. “Ini karena daya tarik Ubud yang luar biasa.  Wisatawan  tidak masalah berjalan kaki, namun konsep ini  masih sulit dipahami. Ini artinya, kita belum memiliki ketahanan dan kesadaran,” pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Kejaksaan Negeri Buleleng Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sudaji

balitribune.co.id | Singaraja - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng I Dewa Gede Baskara Haryasa mengatakan, saat ini kejaksaan tengah serius melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan terkait adanya laporan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri Hadiri Palebon Ibunda Wali Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Presiden RI ke-5 yang juga selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Menteri PPPA RI Periode 2019-2024, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Senin, (4/8). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penangkapan Tidak Prosedural, Kapolsek Kuta Selatan Terancam Dipraperadilkan

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pria bernama Sri Surono mengaku ditangkap dan ditahan tanpa ada surat perintah oleh anggota Polsek Kuta Selatan. Akibatnya Kapolsek Kuta Selatan Kompol I Komang Agus Dharmayana akan dipraperadilkan atas penangkapan dan penahanan tidak sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya icon click

Sisi Yuridis-Sosial, Abolisi dan Amnesti bagi Tom dan Hasto

balitribune.co.id | Pada 30 Juli 2025, muncul sebuah berita yang cukup mengejutkan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sambut HUT RI, Warga Uma Peguyangan Kangin Bersih Lingkungan

balitribune.co.id | Denpasar - Ajakan Presiden Prabowo Subianto bersihkan  lingkungan menyambut perayaan HUT ke-80 RI   sebagai  salah salah satu langkah untuk merayakan kemerdekaan disambut  positip warga tempekan Gang Uma, Lingkungan Gutiswa V, Banjar Ambengan, Denpasar  utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.