Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Golkar Bali Tak Sepakat dengan Wacana Lockdown

Bali Tribune / I Nyoman Sugawa Korry

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, kurang sepakat dengan wacana lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini tidak harus disikapi langsung dengan lockdown. 

"Tidak harus dijawab dengan lockdown. Yang jauh lebih penting, bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat mencegah wabah ini sehingga tidak menyebar luas," kata Sugawa Korry, di Denpasar, Senin (16/3). 

Ia berpendapat, yang lebih penting saat ini adalah gerakan masyarakat secara maksimal, proteksi maksimal, serta bagaimana mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan di tengah mewabahnya virus corona jenis baru ini. 

"Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan. Jadi, lockdown tidak diperlukan, jika gerakan masyarakat dalam menghentikan penyebaran Covid-19 maksimal dilakukan," tandas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. 

Politikus asal Buleleng itu menyebut, dengan berbagai upaya pemerintah saat ini, 'teror' wabah virus corona bersama dampak ikutannya diharapkan dapat diatasi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, ditambah gerakan masyarakat mencegah menyebarnya wabah Covid-19, dinilai Sugawa Korry sudah cukup dan tidak perlu lockdown. 

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, secara terpisah. Menurut dia, jika kebijakan lockdown diambil, maka kemungkinan situasinya akan semakin buruk. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia, kebijakan lockdown tentu sangat tidak menguntungkan. 

"Lockdown itu memang menjadi satu pilihan dalam meredam laju penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya, kebijakan itu belum perlu diambil, karena justru hanya menambah kegentingan," tutur Banuartha. 

Ia menambahkan, sesungguhnya dalam situasi saat ini, tanpa kebijakan lockdown pun sudah banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan melarang warganya bepergian. 

"Tanpa kebijakan lockdown pun, sudah sepi wisatawan. Karena banyak negara melarang warganya bepergian. Jadi sudah tidak efektif kalau kita juga buat kebijakan lockdown," pungkas Banuartha.

wartawan
San Edison
Category

Modifikasi Honda Vario Bergaya Trail Sabet Best Media Pick

balitribune.co.id | Denpasar - Mengusung konsep matic trail, I Kadek Sartika sukses memodifikasi sepeda motor Honda Vario 110 miliknya. Pada karya modifikasi ini, mesin bawaan pabrik berjenis SOHC berkapasitas 108 cc, 4 langkah, satu silinder, tetap dipertahankan. Fokus perubahan justru tertuju pada bagian kaki-kaki, setang kemudi, serta tampilan bodi.

Baca Selengkapnya icon click

Dealer Changan Resmi Beroperasi di Bali, Usung Konsep Global dan Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Mangupura - Dealer Changan Bali resmi berdiri sebagai gerbang baru mobilitas modern dan ramah lingkungan di Pulau Dewata. Berlokasi strategis di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 18, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, dealer yang dikelola Top Motor ini diresmikan pada Senin (10/8/2026). Gerai ini menjadi yang pertama di Bali dan kelima di Indonesia yang menerapkan standar desain serta layanan penuh dari Changan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.