Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Golkar Bali Tak Sepakat dengan Wacana Lockdown

Bali Tribune / I Nyoman Sugawa Korry

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, kurang sepakat dengan wacana lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini tidak harus disikapi langsung dengan lockdown. 

"Tidak harus dijawab dengan lockdown. Yang jauh lebih penting, bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat mencegah wabah ini sehingga tidak menyebar luas," kata Sugawa Korry, di Denpasar, Senin (16/3). 

Ia berpendapat, yang lebih penting saat ini adalah gerakan masyarakat secara maksimal, proteksi maksimal, serta bagaimana mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan di tengah mewabahnya virus corona jenis baru ini. 

"Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan. Jadi, lockdown tidak diperlukan, jika gerakan masyarakat dalam menghentikan penyebaran Covid-19 maksimal dilakukan," tandas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. 

Politikus asal Buleleng itu menyebut, dengan berbagai upaya pemerintah saat ini, 'teror' wabah virus corona bersama dampak ikutannya diharapkan dapat diatasi. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, ditambah gerakan masyarakat mencegah menyebarnya wabah Covid-19, dinilai Sugawa Korry sudah cukup dan tidak perlu lockdown. 

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, secara terpisah. Menurut dia, jika kebijakan lockdown diambil, maka kemungkinan situasinya akan semakin buruk. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia, kebijakan lockdown tentu sangat tidak menguntungkan. 

"Lockdown itu memang menjadi satu pilihan dalam meredam laju penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya, kebijakan itu belum perlu diambil, karena justru hanya menambah kegentingan," tutur Banuartha. 

Ia menambahkan, sesungguhnya dalam situasi saat ini, tanpa kebijakan lockdown pun sudah banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan melarang warganya bepergian. 

"Tanpa kebijakan lockdown pun, sudah sepi wisatawan. Karena banyak negara melarang warganya bepergian. Jadi sudah tidak efektif kalau kita juga buat kebijakan lockdown," pungkas Banuartha.

wartawan
San Edison
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.