Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Akui Ada Peningkatan Pengamanan di Bali

barang bukti
SIDANG - Gubernur Pastika sesuai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Senin (14/5).

BALI TRIBUNE -  Gubernur Bali Made Mangku Pastika, telah mengambil langkah-langkah antisipatif, terkait teror bom yang dilakukan teroris di Surabaya. Ia bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose.  Menurut dia, saat ini sudah ada peningkatan pengamanan di Bali. Ia pun berharap, aksi teror bom bunuh diri ini tidak menjalar ke Pulau Dewata.  "Saya melihat sudah terjadi peningkatan masalah pengamanan. Mudah-mudahan ini tidak menjalar ke Bali," kata Pastika, di Denpasar, Senin (14/5).  Meski ada peningkatan pengamanan, Pastika tetap mengingatkan semua pihak agar senantiasa waspada. Sebab dinilainya, ofensif teroris semakin parah. Bahkan, bom yang diledakkan teroris juga semakin canggih.  "Para teroris ini semakin ofensif dan saya melihat bom yang meledak ini semakin canggih. Tri aseton tri peroksida. Lebih canggih dari yang lama, black powder," ujar mantan Kapolda Bali itu.  Pastika pun mengimbau masyarakat Bali untuk lebih berhati-hati. "Tidak bisa tidak kita harus lebih berhati-hati," pintanya.  Mantan Kapolda NTT itu menambahkan, Pemprov Bali berharap tragedi bom Surabaya tidak berpengaruh pada agenda atau hajatan kenegaraan dan lintas negara di Pulau Dewata. Selain itu, ia juga berharap, peristiwa teror ini tidak terjadi terus - menerus.  "Mudah-mudahan tidak. Tapi ini kita tidak bisa menentukan. Kalau terus-menerus ini tidak bisa kita redam, saya kira bisa jadi mengganggu," tandasnya.  Terkait revisi UU Terorisme, Pastika mengatakan, dirinya menginginkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan preventif, preemtif, dan represif.  "Untuk kejadian ini (teror, red) karena ada niat dan kesempatan. Secara sederhana rumusnya seperti itu. Gimana melihat niat ini? Kan susah. Kita tidak tahu ada yang punya niat nggak di sini," ujar Pastika.  Bila pihak keamanan, khususnya Polri, memiliki kewenangan "menggarap" niat itu dengan indikasi-indikasi tertentu, lanjut Pastika, maka akan lebih awal diidentifikasi dan mengambil tindakan.  Pastika bahkan menyebut situasi yang kini dihadapi Polri dan penegak hukum, ibarat menonton akuarium. "Banyak ikan di dalamnya. Sudah diketahui ikan itu bahaya semua. Cuma nggak bisa ditangkap. Karena itu tadi. Selama mereka tidak berbuat sesuatu, selama tidak ada barang bukti padanya, ya susah mau bertindak bagaimana. Jadi nunggu dulu sampai ada barang bukti," jelas Pastika.

wartawan
San Edison
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.