Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster: Harus Ada Keberpihakan Antara BPD Bali dan Masyarakat Bali

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster bersama direksi dan karyawan Bank BPD di Hotel NIKKI Denpasar, Sabtu (13/4).

Balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai Bank milik daerah Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menilai peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali saat ini belum optimal. Oleh karena itu Ia menginginkan adanya saling keberpihakan antara BPD dan masyarakat Bali dalam membangun Bali. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Seminar Motivasi yang diikuti direksi dan karyawan Bank BPD di Hotel NIKKI Denpasar, Sabtu (13/4)

Gubernur Koster yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengakui untuk saat ini Bank BPD masih tertinggal dari pada Bank Nasional dan Swasta yang ada di Bali. Namun sebagai salah satu pemegang saham, Pemerintah Provinsi Bali mulai mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu yang menjadi sorotan Gubernur adalah keberpihakan antara BPD Bali dengan masyarakat Bali. Menurutnya keduanya harus saling berpihak demi pembangunan Bali. “Harus sama sama berpihak. BPD berpihak kepada masyarakat Bali, kepada pemerintah daerah. Masyarakatnya juga berpihak (kepada BPD Bali),” ujarnya. Oleh karena itu Gubernur mendorong kepada masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Bali untuk menggunakan layanan BPD Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menurutnya sudah memulai hal itu dengan mewajibkan peserta tender di Pemprov Bali untuk membuka rekening BPD Bali. Ia berharap kebijakan ini diikuti oleh semua Kabupaten/Kota di Bali. Sebaliknya ia juga meminta kepada BPD Bali agar memberikan layanan yang setimpal kepada masyarakat Bali. “Saya akan buat skema untuk menimbulkan keberpihakan itu,” tukasnya.rls

wartawan
Redaksi
Category

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

153 Orang di Lapas Tabanan Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Tabanan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar razia dan tes urine terhadap 153 petugas dan warga binaannya pada Senin (6/4/2026). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat deteksi dini jelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62. Lewat kegiatan itu, Lapas Tabanan hendak memastikan lingkungannya bersih dari peredaran gelap narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.