Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Pastika Ambil Sumpah 50 PNS di Lingkungan Pemprov Bali

Gubernur
SUMPAH - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil sumpah / janji 50 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Nari Graha, Selasa (17/7).

BALI TRIBUNE -  Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil sumpah / janji 50 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Nari Graha, Selasa (17/7). Dalam sambutannya, Gubernur Pastika menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji merupakan ikrar dalam melaksanakan tugas dan sebagai satu usaha agar PNS sebagai Aparatur Negara dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Gubernur Pastika juga menyampaikan sejalan tuntutan publik akan kinerja Aparatur Pemerintah yang lebih profesional, efektif dan efisien akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. “Saya secara pribadi maupun selaku Pembina Kepegawaian berkewajiban mengingatkan dan mengarahkan seluruh jajaran PNS Pemprov Bali untuk mempunyai nilai tambah dan bermanfaat bagi kemajuan organisasi serta jadi figure dan teladan masyarakat, “imbuhnya. Lebih jauh dalam sambutannya, Gubernur Pastika juga mengingatkan para PNS yang disumpah hari ini untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat disertai dengan niat tulus untuk membangun dan meningkatkan prestasi sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi percepatan kinerja instansi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Sementara itu Kepala BKD Provinsi Bali dalam laporannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji PNS dilaksanakan dalam rangka membina PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian PNS dapat melaksanakan tugas  dengan penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengambilan sumpah/janji PNS juga dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya. 

wartawan
redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.