Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hanya Empat SMK Selenggarakan UNBK Mandiri, Enam SMK Bergabung di Sekolah Lain

GABUNG - Baru 40 persen SMK di Jembrana yang menyelenggarakan UNBK mandiri, enam sekolah masih bergabung di sekolah penyelenggara lainnya.

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Jembrana yang dimulai Senin (2/4) diikuti oleh 10 SMK Negeri dan swasta. Kedati seluruh sekolah wajib mengikuti UNBK, namun dari total keseluruhan sekolah pada tahun ini baru hanya 40 persen yang  bisa menyelenggarakan UNBK mandiri. 40 persen sisanya atau sebanyak enam SMK mengikuti UNBK dengan menumpang di sekolah lainnya.

Beberapa siswa SMK yang lokasi sekolahnya jauh dari kota  terpaksa harus bergabung mengikuti ujian di sekolah penyelenggara UNBK Mandiri yang jaraknya cukup jauh. Seperti peserta ujian dari SMK 4 Negeri di Melaya dan SMK Negeri 5 Negara di Pekutatan yang mengikuti UNBK bergabung dengan MAN 1 Jembrana di Negara.

Dikonfrimasi, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Jembrana I Putu Wardana menyatakan seluruh SMK di Kabupaten Jembrana secara umum telah siap mengikuti pelaksanaan UNBK, namun pihaknya mengakui belum semua sekolah siap untuk menyelenggarakan UNBK secara mandiri karena sejumlah keterbatasan salah satunya perangkat komputer dan jaringan internet. Sekolah yang telah melaksanakan UNBK secara mandiri tersebut masing-masing dua SMK Negeri dan dua SMK swasta yakni SMK Negeri 1 Negara, SMK Negeri 3 Negara serta SMK Marsudirini Negara dan SMK PGRI 2 Negara. Sehingga sekolah lainnya yang belum melaksanakan UNBK mandiri akan bergabung disekolah lainnya. Jumlah siswa kelas XII SMK yang menjadi peserta yang mengikuti UNBK di seluruh sekolah sesuai hasil rapat terakhir sebanyak 2.050 orang. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali Kabupaten Jembrana I Gede Made Subandi, Senin (1/4), mengatakan pelaksanaan UNBK jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Jembrana pada hari pertama berjalan lancar.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.