Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) : PSBB VERSUS KSBB

Bali Tribune / Wayan Windia - Ketua Dewan Penasehat DPD BERSAMA Prop. Bali.Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)

balitribune.co.id | Saat ini kita sedang intensif “memerangi” Virus Korona. Teknik yang digunakan saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama pandemi, banyak sekali korban yang berjatuhan. Di seluruh dunia sudah menjadi korban meninggal mendekati 500.000 orang, dari belasan juta penduduk yang terkena serangan virus tsb. Apakah itu korban yang besar? Tentu saja besar. Tetapi korban yang diderita oleh serangan “virus” narkoba jauh lebih besar. Bahkan akan bisa membinasakan sendi-sendi kemanusiaan, dan sendi-sendi tegaknya sebuah bangsa dan negara.

Hari Jumat (26/6), adalah Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Kita harus mengenangnya sebagai hari yang penting. Mengapa ? Karena pada saat peringatan HANI, kita harus menegakkan kembali tekad kita, untuk menyelamatkan bangsa kita dari serangan “virus” narkoba tsb. Narkoba disebut juga sebagai silent killer, karena masyarakat tidak merasa dirinya akan terbunuh. Korban terjebak dalam ilusi zone nyaman.

Itulah bedanya korban serangan virus korona dan serangan “virus” narkoba. Serangan virus korona menyebabkan korban memang sangat menderita, karena yang diserang adalah paru-paru. Korban berada dalam zone derita. Tetapi korban narkoba justru berada dalam zone nyaman, meski hanya dalam illusi. Justru itulah, kita bisa mengatakan bahwa, serangan narkoba mungkin lebih berbahaya dari serangan korona. Korona mungkin akan segera habis, kalau tahun depan sudah ditemukan vaksinnya. Tapi serangan narkoba justru terus akan merupakan musuh abadi bangsa.   

Pertanyaannya adalah, kenapa kita dan juga pemerintah tidak berbuat serupa, antara menghadapi korona dalam menghadapi narkoba? Mayor Jenderal Pol. (Pur) Putra Astaman adalah Ketua Umum DPP Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (DPP. BERSAMA). Beliau ternyata adalah seorang pemikir yang tangguh. Sikap dan watak polisi-nya masih kental. Pak Putra Astaman mengingatkan kita agar pemerintah dan masyarakat mengembangkan konsep Kelola Sosial Bersekala Besar (KSBB). Dengan KSBB maka pengamanan masyarakat terhadap narkoba akan diharapkan semakin solid.

Konsep KSBB bukan menandingi usaha pemerintah yang kini sudah berjalan, dengan filsafat Supply Reduction (SR). Filsafat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga BNN dan strukturnya sampai di tingkat kabupaten/kota. Konsep KSBB yang diinisiasi oleh BERSAMA, mengembangkan filsafat Demand Reduction (DR). BERSAMA, sesuai namanya, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, agar masyarakat tersadar akan bahaya narkoba. Kemudian tidak tergoda untuk membelinya. “Kalau sudah tidak ada pembelinya, lalu narkoba mau dijual kemana?” demikian Jenderal Putra Astaman berkali-kali mengatakan di depan publik.

Operasionalisasi KSBB dilaksanakan dengan mengembangkan tiga komunitas. Pak Putra Astaman menyebutkan sebagai : (i). Komunitas Warga Tama (warga utama, warga yang menjadi teladan di masyarakat). Warga ini perlu dibina, dan akhirnya diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak tertarik pada narkoba. (ii). Komunitas Warga Karya (warga yang pernah terlibat dalam narkoba, dan bertekad untuk tidak lagi kembali pada narkoba). Warga ini perlu dibina agar tidak kambuh lagi niatnya pada narkoba. (iii). Komunitas Warga Adat (warga atau komunitas anti madat, yang telah pernah disentuh oleh pembinaan anti narkoba dan bertekad untuk tidak menyentuh narkoba seumur hidup). Warga ini perlu dibina, agar terus terjamin, bahwa komunitas itu tidak tersentuh narkoba. Karena sekali tersentuh narkoba, maka mereka akan ketagihan.

Ketum BERSAMA, Putra Astaman sangat gelisah dengan kehadiran narkoba di Indonesia dan gelisah dengan korban narkoba. Untuk itulah beliau tergerak terus berada dalam organisasi BERSAMA. Beliau ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk Indonesia (NKRI). Dicatat bahwa sejak tahun 2016, Indonesia telah ditasbihkan sebagai negara dalam bahaya darurat narkoba. Karena sudah darurat, maka perlu ada tindakan khusus. Terakhir lahir Inpres No. 2 tahun 2020. Diantaranya dicatat perlunya ada test urine bagi masyarakat (komunitas). Oleh karenanya perlu segera diadakan test urine bagi satuan TNI, POLRI, ASN, generasi muda, dll. Dengan demikian akan tersaring komunitas atau pribadi  yang terkena narkoba, dan lanjut didirehabilitasi. “Pokoknya diperlukan tindakan nyata untuk mengimplementasi Inpres tsb. Tidak perlu koar-koar, dan tidak perlu hanya sekedar penanda-tanganan MoU” katanya.

Kenapa ? Karena korban sudah terlalu banyak. Bahkan korbannya adalah kalangan muda kita. Pada tahun 2018 KPAI mencatat bahwa saat tsb kita memiliki 87 juta anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tetapi sekitar 6,78 persen adalah penderita narkoba. Mungkin saat ini sudah terus meningkat. Coba dibayangkan sendiri. Sekian banyak pemuda kita sudah terserang narkoba, apakah kita tidak khawatir?  Oleh karenanya, konsep KSBB mungkin perlu segera dilaksanakan operasionalisasinya. Seperti halnya pelaksanaan PSBB dalam menanggulangi virus korona.

Dalam masa pandemi ini, kita tidak perlu hanya terlena pada korona. Karena pada saatnya vaksin korona pasti akan ditemukan. Tetapi narkoba tidak akan ada vaksinnya. Perang terhadap narkoba harus menyentuh “hati nurani”. KSBB adalah jalan untuk menyentuh hati nurani masyarakat.

wartawan
Wayan Windia
Category

Sukses Raih 18 Prestasi, Tabanan Perkuat Ekosistem Budaya di Utsawa Dharma Gita Bali XXXIII

balitribune.co.id | Tabanan - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan kontingen Kabupaten Tabanan dalam ajang Utsawa Dharma Gita (UDG) Bali XXXIII Tahun 2026 yang berlangsung pada 11–16 September 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya (Art Center), Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Wali Kota Jaya Negara Apresiasi Capaian Duta Seni Kota Denpasar di PKB ke-48

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengapresiasi capaian para Duta Seni Kota Denpasar yang telah tampil dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri evaluasi pelaksanaan PKB ke-48 bersama pembina seni, koordinator seni, serta para seniman Duta Kota Denpasar di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Rabu (16/9/2026) siang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus PO Emas Divine Gems Tembus Miliaran Rupiah, OJK Bali Tekankan Prinsip 2L

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus dugaan penipuan yang menyeret toko perhiasan Divine Gems and Jewellery di Pertokoan Duta Wijaya, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar, menjadi pengingat bagi masyarakat Bali untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Dorong Transformasi Sektor Pariwisata, Wujudkan Pariwisata Badung Berkualitas dan Berkelanjutan

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan langkah strategis dalam mentransformasi sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Sharing Session bertajuk "Mewujudkan Pariwisata Badung Berkualitas dan Berkelanjutan" di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (16/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soroti Potensi Galian C dan Piutang Rp 123 Miliar, DPRD Buleleng Minta Bapenda Realistis Kejar PAD

balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyoroti sikap pesimistis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Buleleng terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendesak agar penyusunan target PAD dilakukan secara realistis, terukur, serta dibarengi dengan strategi eksekusi yang jelas di lapangan.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Bali Gelar Rapat Koordinasi UMP 2027

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah, organisasi pengusaha, serta asosiasi pariwisata dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan terkait rencana upah minimum provinsi (UMP) Bali tahun 2027 dan upah minimum sektoral pariwisata tahun 2027 yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.