Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Pertama Kerja, Sekda Sidak Sejumlah OPD

Keuangan
SIDAK - Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya pimpin sidak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Gianyar.

BALI TRIBUNE - Mengawali hari pertama kerja setelah cuti bersama, Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya bersama sejumlah jajaran terkait mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (21/6).  I Made Gede Wisnu Wijaya ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan ini menindaklanjuti surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang laporan pemantauan kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Hal ini juga dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah cuti bersama.   “Sesuai arahan, hasil sidak akan langsung dikirimkan ke Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,” terang Wisnu Wijaya. Wisnu Wijaya menambahkan, dari hasil sidak yang dilaksanakan di empat OPD yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan ditemukan satu pegawai yang tanpa tidak hadir tanpa keterangan sampai batas waktu ditentukan. Terhadap yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan dan diberikan pembinaan. “Yang bersangkutan akan kita panggil dan berikan pembinaan. Kepada seluruh OPD juga saya instruksikan agar konsisten melaksanakan PP Nomor 53 Tahun 2010 terkait disiplin pegawai,” tegas Wisnu Wijaya. Sementara itu, Kabid Mutasi dan Kedudukan Hukum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gianyar I Wayan Warnata, SH mengatakan, dari empat OPD yang disidak hari ini terdapat 376 orang pegawai, satu orang tidak hadir tanpa keterangan sampai batas waktu ditentukan. Sementara izin sebanyak tiga orang, sakit sebanyak 3 orang serta cuti sebanyak dua orang.  

wartawan
redaksi
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.