Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Pertama, Tidak Izinkan Anak Ikut PTM

Bali Tribune/ PTM - Suasana PTM di SMPN I Bangli.
Balitribune.co.id | Bangli - Proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Bangli dimuai  Senin (4/1). Para siswa hanya beberapa jam saja di sekolah. Walau pun demikian ada beberapa orangtua siswa enggan mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM. Salah satunya di SMPN 1 Bangli. 
 
Kepala SMPN 1 Bangli I Wayan Widiana Sandhi menjelaskan, sebelum mengikuti PTM, wajib ada ijin dari orang tua, dengan dibuktikan lewat  surat pernyataan. Untuk di SMPN 1 Bangli ada sekitar 81 orangtua siswa yang tidak mengijinkan anaknya untuk ikut PTM. "Dari total jumlah  siswa sebanyak 893 orang,  ada 81 siswa yang tidak diizinkan ikut PTM," jelasnya, Senin (4/1) . 
 
Kase asal Banjar Pule, Kelurahan Kawan ini tidak menybutkan alasan jelas orang tua yang tida meinjikan anaknya mengikuti proses embelajaran tatap muka “Memang dalam surat tidak ada poin yang menyebutkan alasan tidakikut PTM,” tegasnya.
 
Meski demikian, adapula orang tua siswa yang berkoordinasi dengan sekolah, yang mana sebelumnya tidak mengijinkan ikut PTM dan sekarang memperbolehkan. "Mungkin akan ada tambahan lagi, siswa yang diijinkan mengikuti PTM," sebutnya. 
 
Sebut Widiana Sandhi walaupun i tidak diijinkan PTM, siswa yang bersangkutan tetap dilayani secara daring. Untuk pembelajaran daring maupun PTM waktu bersamaan. Sehingga materi yang diberikan sama dan tidak ada yang ketinggalan materi. Lebih lanjut, untuk PTM berlangsung selama 3 jam dan ada dua mata pelajaran yang diberikan. Untuk mengoptimalkan pembelajaran para siswa tidak banyak dibebani dengan tugas melainkan lebih pada diskusi. 
 
Disinggung terkait kendala dalam pelaksanaan PTM, Widiana Sandhi mengatakan dihari pertama berlajan lancar. Pihaknya mengaku terkendala air bersih. Ketika air PDAM debit kecil bahkan mati maka tidak bisa menerapkan cuci tangan pada air mengalir. "Hari ini air mengalir namun kecil, jadi perlu waktu lebih lama untuk membersihkan tangan," ungkapnya.
 
Terpisah, pelaksanaan PTM di SDN 2 Kawan juga terbilang lancar. Para siswa  hanya 90 menit di sekolah.. Menurut guru SDN 2 Kawan, I Wayan Pageh, siswa masuk kelas pukul 08.00 Wita. Di awal PTM diikuti siswa dengan nomor urut ganjil. Di SDN 2 Kawan ada 305 siswa yang mana seluruhnya diizinkan untuk mengikuti PTM oleh orangtua siswa. "Orangtua siswa mengizinkan dan dibuktikan dalam surat pernyataan," sebutnya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.