Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harja : Soal PAS-MULIA Kehendak Masyarakat Tak Bisa Dibendung

Bali Tribune / Ketua DPC Partai Getindra Buleleng Gede Harja Astawa

balitribune.co.id | SingarajaMemanasnya suhu politik di internal DPC PDI Perjuangan setelah dikabarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng Putu Agus Suradnyana akan maju pada Pilgub Bali 2024 mendatang berpasangan dengan Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Mulyawan Arya (De Gadjah) memantik komentar beragam.

Ketua DPC Partai Getindra Buleleng Gede Harja Astawa mengatakan, pihaknya tidak bisa membendung animo politik masyarakat untuk mendukung pihak tertentu. Terlebih setelah kemunculan baliho PAS-MULIA yang memantik konstelasi dan persaingan baru pada Pilgub Bali mendatang.

"Dialam demokrasi ini kita menghormati kehendak masyarakat. Termasuk keinginan mendukung PAS-MULIA kalau tidak bisa dibendung mau gimana, itu sah-sah saja. Karena yang dicari adalah pemimpin yang terbaik untuk Bali," kata Gede Harja Astawa Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng, Senin (22/7).

Selain soal PAS-MULIA kata Harja, pihaknya saat ini fokus masalah Pilkada Buleleng. Ia mengatakan secara garis partai hingga saat ini belum menentukan sikap terkait bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Buleleng. Kendati demikian, seluruh kader partai mengaku akan patuh terhadap apa yang diputuskan partai terkait Pilkada Buleleng dan Bali.

"Hingga saat ini cabup dan cawabup belum diputuskan,dan kita masih tetap solid terhadap Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus," ucap Harja.

Harja yang terpilih menduduki kursi DPRD Bali 2024-2029  ini menyatakan, untuk sampai pada tahap menentukan cabup dan cawabup, pihaknya masih melakukan survei dari calon-calon yang ada. Termasuk semakin mengintensifkan rencana-rencana koalaisi pada Pilkada Buleleng ke depan.

"Hingga lahir nanti kesepakatan yang dituangkan secara tertulis, wajib kita taati dan laksankan," tandas Harja.

wartawan
CHA
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.