BALI TRIBUNE - Komisi IV DPRD Provinsi Bali melakukan konsultasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Selasa (7/11). Konsultasi tersebut secara khusus membahas beberapa hal terkait pengungsi Gunung Agung.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta yang memimpin langsung rombongan dalam konsultasi kali ini. Ia didampingi sejumlah anggota Komisi IV, seperti Nyoman Wirya (Wakil Ketua), Nyoman Budi Utama (Sekretaris), serta beberapa anggota Utami Dwi Suryadi, Made Arini, Ketut Mandia, Wayan Kari Subali, dan Kadek Setiawan.
Dalam konsultasi ini, Parta bersama rombongan diterima oleh Direktur Perlindungan dan Jaminan Soaial Akibat Bencana Alam Kemensos, Ady Kariyono. Diakui Parta, ada beberapa poin yang dihasilkan dalam konsultasi tersebut.
Pertama, pihak Kemensos berkomitmen untuk memberikan santunan pada setiap pengungsi yang meninggal dunia selama dalam pengungsian, masing-masing sebesar Rp15 juta. "Caranya, pengungsi yang meninggal datanya harus jelas, serta dibuatkan berita acara dan identitas ahli waris," jelas Parta, usai konsultasi tersebut.
Kedua, pihak Kemensos bersedia memberikan bantuan beras, seberapapun yang dibutuhkan selama masih ada pengungsi di posko-posko pengungsian. Pihak Kemensos memiliki stok beras 287 ribu ton yang siap digelontorlan ke Bali, kapanpun diminta. "Dengan catatan, ada permohonan dari Gubernur. Kalau ada permohonan, pasti langsung dipenuhi oleh Kementerian Sosial," ujar Parta, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Ketiga, Kemensos berjanji dalam tahun 2018 mendatang akan memberikan Pogram Kampung Siaga Bencana kepada desa-desa yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung. Adapun personalianya akan dilatih dan diberikan konpensasi setiap bulan oleh Kemensos. "Ini penting, karena berdiam di dekat gunung api adalah keniscayaan, dalam kurun waktu tertentu gunung akan meletus. Jadi dengan adanya program tersebut, masyarakat diyakini bisa menolong dirinya sendiri," kata Parta.
