Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Tata Kelola RPJMD 2018-2023

Bali Tribune/ TERIMA - Bupati Suwirta terima hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas proses penyusunan RPJMD 2018-2023.
Balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menerima hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (16/11). Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto sangat mengapresiasi baik sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Klungkung, namun masih ada beberapa catatan yang diberikan dalam laporan tersebut salah satunya yakni tetap mengingatkan pada saat melakukan pembangunan agar selalu mengacu dengan pembangunan di Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat. "Klungkung juga merupakan satu -satunya Kabupaten yang diperiksa terkait hal tersebut tahun ini," ujarnya
 
Sri Haryoso Suliyanto juga menambahkan dalam pemeriksaan pendahuluan secara umum tidak ada hal signifikan yang menjadi temuan. Penatausahaan dokumetasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja seperti berita acara kesepakatan Musrenbang dan berita hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga telah memadai, hal ini tentu untuk kedepannya harus di pertahankan.
 
Sementara, Bupati Suwirta menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan ini tantu masih ada beberapa catatan evaluasi yang harus nanti kita tindaklanjuti dan jangan menunggu waktu terlalu lama, kalau bisa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Pihaknya sudah menugaskan OPD terkait agar terus menjaga niat semangat kerja yang tulus agar apapun nantinya program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar. "Dari hasil pemeriksaan ini akan segera ditindaklanjuti secepatnya tanpa harus menunggu batas waktu. OPD harus terus menjaga niat semangat kerja yang tulus agar program-program bisa berjalan dengan baik dan lancar," harap Bupati Suwirta.
 
Bupati asal Nusa Ceningan ini juga menambahkan untuk kedepannya pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah yang riil dan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku disaat menjalankan sebuah program. Seperti yang diketahui Inovasi Pemkab Klungkung melalui program Bedah Desa, dari program tersebut Bupati bisa langsung melihat secara dekat potret kehidupan masyarakatnya yang mana masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan segera bisa ditindaklanjuti. "Mudah-mudahan kedepan apapun program visi misi Pemkab Klungkung bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk masyarakat," imbuhnya. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.