Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hasil Reses Made Suardana di Jembrana - Masyarakat Minta Kartu JKN Bebas Premi

aspirasi
ASPIRASI -- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali Made Suardana (kiri) saat menyerap aspirasi konstituennya di Kabupaten Jembrana.

BALI TRIBUNE - Program Bali Mandara yang dicanangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, khususnya pada program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali, khususnya di Jembrana. 

Sebelum lahirnya program nasional yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), semua masyarakat memanfaatkan JKBM. Alasannya, JKBM gratis dan pelayanan kesehatan sangat bagus, meskipun Kelas III. 

Masyarakat juga tidak pernah dibebankan premi sepeserpun dan semua premi ditanggung pemerintah. Namun saat ini, lewat program JKN, masyarakat harus mengeluarkan kocek untuk membayar premi yang nilainya cukup lumayan.

Hal ini banyak dikeluhkan masyarakat Jembrana dalam reses anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali Made Suardana, selama delapan hari (16-23 Oktober 2017). Menurut dia, dalam reses tersebut masyarakat Jembrana menginginkan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan tetapi premi ditanggung oleh pemerintah provinsi. "Masyarakat minta pelayanan JKN dengan bebas premi alias gratis. Semua biaya premi dibantu Pemerintah Provinsi Bali,” jelas Made Suardana, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali. 

Pelayanan kesehatan diharapkan menjadi prioritas setiap program pemerintah. Karena itu, masyarakat Jembrana mengharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat secara umum untuk mendapatkan kartu JKN yang bebas premi. "Kalau sekarang masyarakat kurang mampu dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara masyarakat lainnya kalau ingin memiliki BPJS, mereka harus membayar sesuai kelas yang diikuti," ujarnya, kemarin. 

Dalam reses tersebut, masyarakat berharap usulan tersebut dapat diteruskan ke pemerintah, baik di daerah maupun di pusat. "Diharapkan perjuangan ini bisa dilakukan secara bertahap, dengan memberikan JKN bebas premi mulai masyarakat yang kurang mampu, masyarakat bendega/nelayan, masyarakat petani dan pada akhirnya semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama seperti JKBM," urainya. 

Sementara di bidang pertanian, masyarakat Jembrana, khususnya di Melaya, sudah menghimpun diri dalam kelompok tani. Selama ini di Jembrana, daerah pertanian lebih banyak mengharapkan air tadah hujan karena kesulitan sumber air. 

Namun hal itu tidak mengurangi semangat petani di Jembrana, yang juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Atas dasar itu, masyarakat petani meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa alat pembuatan sumur bor dan 100 mesin pompa serta bantuan bibit. "Petani kita juga minta bantuan bibit bawang untuk lahan 40 hektar, dan bibit kelapa genjah,” kata Made Suardana.

wartawan
San Edison
Category

Pemkab Badung Siapkan Kuliah Gratis 8 Semester untuk Keluarga Kurang Mampu

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa kuliah hingga delapan semester bagi anak dari keluarga kurang mampu dan keluarga petani.

Program tersebut menjadi salah satu perhatian Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di tengah perkembangan ekonomi dan investasi di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Beberkan Rencana Pembangunan Jembatan Gianyar–Bongkasa, Dorong Akses Wisata dan Ekonomi Warga

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur jembatan yang diharapkan dapat membuka konektivitas dari wilayah Gianyar menuju Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

RAPBD Bangli 2027 Rp1,32 Triliun, DPRD Soroti Jalan Rusak Hingga Beban Utang PEN

balitribune.co.id | Bangli – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli yang digelar secara maraton pada Jumat (25/9/2026) mengungkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bangli Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,32 triliun. Angka yang disodorkan pihak eksekutif tersebut langsung mendapat hujan sorotan dari fraksi-fraksi di dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Beautiverse 2026 Perkenalkan Aplikasi Perluas Industri Kecantikan, Kebugaran dan Keberlanjutan

balitribune.co.id | Denpasar - Beautiverse membawa tiga fokus utama, yaitu Beauty (kecantikan), Wellness (kebugaran), dan Sustainability (keberlanjutan). Ketiganya menjadi dasar dalam membangun platform yang mempertemukan berbagai pihak dan membuka lebih banyak ruang untuk berbagi, bertukar insight, dan berkolaborasi.

Baca Selengkapnya icon click

Koster Sebut Penerapan Nomor Tunggal Kedaruratan 112 di Provinsi Bali Sangat Penting sebagai Destinasi Wisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinergitas penguatan dan percepatan penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di daerah antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dalam penguatan layanan 112, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan antara Komdigi dan Kemendagri serta penandatanganan Berita Acara Komitmen Bers

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.