Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hasil Survei : 35,64% Pelaku Inginkan PPKM Dicabut

Bali Tribune / Mulkan Kamaludin

balitribune.co.id | Denpasar – Bagi kalangan pengusaha termasuk pelaku industri event khususnya, situasi yang tidak menentu seperti saat ini memang tidak menguntungkan. Pasalnya, virus Covid-19 kembali menyebarluas dengan munculnya varian virus baru Omicron. Menyikapi kondisi ini, pemerintah pun tetap memperpanjang pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Segala langkah-langkah penanganan krisis terus dibangun oleh pemerintah secara komprehensif guna menekan penyebaran wabah global tersebut. 

Kendati di beberapa negara sudah mulai mencoba membuka perbatasan secara perlahan, namun Pemerintah Indonesia tetap memilih untuk terus waspada menyikapi perkembangan pandemi tersebut. Menurut Ketua Umum DPP Industri Event Indonesia (IVENDO), Mulkan Kamaludin, meskipun para pelaku event selalu punya cara tersendiri untuk menyiasati semua keadaan, namun langkah-langkah yang akan diambil harus tetap mengedepankan fakta dan data. 

"Untuk alasan itulah DPP Dewan IVENDO, IVENDO Event Academy bekerjasama dengan Indonesia Professional Organizer Society (IPOS) merilis secara resmi hasil survei dinamika industri event Indonesia ditengah pandemi 2020-2021," terang Mulkan Kamaludin dalam siaran persnya beberapa waktu lalu. 

Ia menyampaikan, survei serupa juga telah dilakukan tahun 2020 lalu. Salah satu yang menarik dari survei ini adalah terungkap data bahwa 35,64% pelaku industri event menginginkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) segera dicabut. "Ketika ditanya apakah yang diharapkan dari pemerintah untuk mulai beraktivitas. Diikuti oleh kesempatan mengerjakan event pemerintah (29,23%), lalu bantuan keringanan pajak (15,13%), pinjaman modal usaha berbunga rendah (14,36%) dan terakhir bantuan sosial (5,64%)," bebernya.

Ia menambahkan, survei ini dilakukan sejak 31 Desember 2021 hingga 14 Februari 2022 mencakup 21 provinsi dibuat dengan metode slovin memiliki marjin error 10%. Hasilnya dipersembahkan seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata di Indonesia sebagai wujud peran serta IVENDO dalam pengabdian masyarakat.

wartawan
YUE
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.